ADD Beltim Dipangkas Rp 5 M

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*APBD Defisit, Isunya DPRD Malah Minta Tambah SPPD?
*Bahasa Masyarakat Dipangkas, DPRD Bilang Rasionalisasi

uang ilustrasi

uang ilustrasi

MANGGAR-Rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Perubahan 2016 akhirnya disepakati menjadi peraturan daerah (Perda) eksekutif dan legislatif pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (29/9) siang kemarin di Gedung DPRD. Raperda disetujui setelah sinkronisasi dan finalisasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari Rabu (28/9) hingga Kamis (29/9) Subuh.

Finalisasi itu dilakukan untuk menemukan kesepakatan penyelesaian asumsi defisit Rp 8 miliar pada postur RAPBD Perubahan 2016. Salah satu pilihan yang diputuskan untuk mengatasi defisit ini dengan menunda (memangkas,Red) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 5 miliar.

Ketua Badan Anggaran DPRD Beltim Tom Haryono Harun mengatakan asumsi defisit yang kemudian disebut sebagai ketidaklancaran cash flow (arus kas,Red) keuangan daerah yang disodorkan TAPD sebesar Rp 8 miliar. Tom juga membenarkan, ada tiga opsi yang ditawarkan untuk mengatasi defisit. Ketiga opsi tersebut, penundaan pertama gaji pegawai, kedua penghilangan Tunjangan Penghasilan Pegawai dan ketiga penundaan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Itu bukan defisit, tapi cash flow-nya (arus kas,Red). Beltim punya dana. Kami carikan solusinya, kami koreksi dari ADD. Jadi untuk sementara pembangunan belanja modal di desa itu kami rem dulu. Dananya sekitar Rp 5 miliar, tidak kami patok segitu, tapi seberapa bisa dibantu. Kemudian kami dapat juga dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) itu sekitar Rp 2 miliar. Ada satu lagi saya lupa, jadi semuanya bisa ter-cover. Jadi tidak ada penundaan gaji atau penghilangan TPP,” ungkap Tom kepada sejumlah wartawan usai paripurna, kemarin.

Seluruh fraksi di DPRD Beltim pun akhirnya menyatakan sepakat sekaligus memberikan sejumlah catatan pada raperda APBD Perubahan 2016 jadi Perda APBD 2016. Sejumlah hal yang disorot adalah pos-pos anggaran belanja yang dinilai tidak strategis dan non-produktif serta tidak prioritas.

Meski demikian, di kalangan media justru beredar isu bahwa DPRD Beltim meminta kenaikan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar Rp 2,5 miliar pada APBD Perubahan 2016.‎ Menanggapi kabar itu, Tom Haryono tak menyanggah dan juga tidak membenarkan.

“Itu kan kadang kadang biasa lah. Dalam pembahasan ini ada dinamika macam-macam. Saya rasa SKPD juga begitu. Tapi karena dewan selalu (disebut seperti itu),” ujar Tom.

Tom yang juga ‎Ketua Banggar DPRD beberapa kali mengkoreksi penggunaan istilah defisit saat wartawan bertanya hasil finalisasi dan sinkronisasi rancangan APBD Perubahan Beltim 2016.  Pasalnya, menurut Tom, anggaran keuangan daerah mengunakan sistem berimbang dan tak pernah ada defisit murni. Kalaupun ada istilah “Defisit”, itu bersifat asumsi dan akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun anggaran 2016.

Baca Juga:  Mutasi Pejabat Baru Dilantik Jadi Sorotan

“Sebenarnya kata defisit itu tidak mesti timbul di rancangan APBD Perubahan. Tahun anggaran itu kan sampai 31 Desember, pasti ada surplus dan SILPA. Kita ini belum pernah mengalami defisit. Tapi, kalau dalam postur penggangaran induk, ini kan anggaran berimbang. Ada defisit tapi bukan murni, sebab defisit itu akan tertutup oleh SILPA. Versi saya, APBD perubahan ini adalah evaluasi-evaluasi terhadap asumsi-asumsi pada APBD Induk,” terang Tom.

Dikatakan Tom, asumsi-asumsi itu muncul karena persoalan cashflow keuangan daerah yang seret. Hal ini terjadi di hampir seluruh Indonesia karena sistem penganggaran dan adanya pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Satu di antara asumsi yang muncul itu adalah asumsi realiasi pendapatan daerah hingga akhir tahun anggaran yang diakui memang banyak mengandalkan dana-dana pusat.

“Karena pada waktu kwartal ketiga setiap tahun, asumsi itu sudah kelihatan, pemasukan berapa, realisasi belanja berapa. Hanya  tahun ini terpaksa kami koreksi, karena pemasukan diasumsikan melenceng, terutama dari dana bagi hasil, dana bantuan dari pusat. Itu terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya Beltim,” sambung Tom.

Sementara itu, Pemerhati Politik dan Pemerintahan Beltim Marwansyah mengatakan, koreksi Tom untuk istilah defisit tersebut menunjukkan adanya kepanikan Banggar DPRD Beltim.

Marwansyah mengatakan adalah hal yang lumrah jika media mencermati situasi keuangan daerah pasca pemangkasan anggaran oleh pusat di era Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini. Apalagi pemangkasan dilakukan sebanyak dua kali.

“Topik ini menjadi seksi untuk dibicarakan. Justru ini digunakan agar publik tahu bagaimana hal itu berpengaruh bagi keuangan daerah dan berpengaruh bagi mereka,” tegas Marwansyah.

Menurutnya, akan ada konsekuensi bila asumsi defisit itu menjadi kenyataan pada akhir tahun anggaran. Sehingga perlu adanya rasionalisasi terhadap kegiatan kegiatan non-produktif dan tak sesuai dengan prioritas.

“Media lebih suka menggunakan istilah pemangkasan, pemerintah menggunakan istilah rasionalisasi atau koreksi. Sebenarnya sama saja. Dan istilah yang digunakan media itu sah sah saja sebagai bentuk control dan publik tahu lewat istilah yang sederhana. Ya seharusnya pihak-pihak terkait lebih akomdatif terhadap sorotan-sorotan yang merupakan cerminan kecintaan terhadap Beltim. Seperti halnya Pemkab Bangka itu pernah dikabarkan berencana menjual aset mereka untuk menutupi asumsi defisit mereka di Kabupaten Bangka. Saya kira media akan menulis begini soal itu “Terancam Bangkrut”, Pemkab Bangka Jual Modal’,” jelas pria yang juga pernah terjun menjadi  wartawan ini.

Terpisah, Ketua TAPD Beltim, Talafudin membenarkan bahwa opsi yang dipilih untuk menutupi ancaman defisit adalah dengan cara menunda ADD sebesar Rp 5 miliar. Selain itu,  meningkatkan target penerimaan dari pajak daerah dan pendapatan lain-lain sekitar Rp 3 miliar.

Baca Juga:  Sunset Bar BW Suite Belitung akan Hadirkan FDJ Queenitha

“Selain penundaaan ADD, asumsi itu kami tutup dari peningkatan target penerimaan dari pajak daerah dan pendapatan lain-lain,” kata Talafudin yang juga menjabat sebagai Sekda Beltim.

Talafudin kepada wartawan menjelaskan, pada awalnya ada potensi defisit ada sekitar Rp 30 miliar. Angka ini sempat muncul saat diwawancarai terkait rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2016. Berbagai kegiatan SKPD Pemkab Beltim kemudian dirasionalisasikan untuk ditunda hingga ketemu angka sisa ancaman atau asumsi defisit sekitar Rp 8 miliar.

“Rp.30 miliar itu sudah dikurang-kurangi, sisanya Rp.8 miliar belum dapat dikurangi lagi dan harus dibahas bersama Banggar untuk jalan keluarnya.‎ Dari ancaman defisit Rp.30 miliar kemarin, sudah kami kurangi hingga Rp.8 miliar, saya kira ikat pinggang itu sudah dikencangkan. Tapi kayaknya masih kurang kencang, masih perlu dikencangkan lagi,” imbuhnya.

Ia juga tak memungkiri bahwa ada sejumlah alternatif kebijakan tidak populis yang diambil terkait solusi defisit ini. Kebijakan itu bisa berupa penundaan pembayaran gaji pegawai dan penghilangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Bisa saja itu dipandang sebagai alternatif, tapi kan perlu dibicarakan dengan legislatif di finalisasi. Akan dicari solusi yang pas, tidak harus menunda gaji orang. Itu bahkan akan beresiko. Ada hal-hal lain yang sudah dibahas antara komisi dengan mitra SKPD, dari situ akan dapat perkembangan baru,” paparnya.

Talafudin menjelaskan asumsi defisit muncul disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kebijakan pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat. Dinyatakan, terdapat rasionalisasi Dana Bagi Hasil sekitar Rp.29 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp.9,7 miliar sebagai efek kebijakan pemerintah pusat
“Dan kita (Beltim,red) juga terkena dampak itu. Bahkan juga bukan hanya kita, tapi semuanya terkena dampak. Yang tidak kena itu DAU kita karena saldo kas dapat ditekan,” tandasnya.(feb)

Postur RAPBD Perubahan 2016
Setelah Diparipurnakan Secara Umum: (Sebelum dan Sesudah)

I) Pendapaatan : Rp.790 M menjadi Rp 782,4 M (berkurang)
1)Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp.76,1 M menjadi Rp 82,9 M (bertambah).
2)Dana Perimbangan : Rp 663 M menjadi Rp.623,6 M (berkurang)‎.
3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :Rp 50, 8 M menjadi Rp.75,8 M.

II)Belanja : Rp.939,8 M menjadi Rp.900,3 M
1)Belanja Tidak Langsung: Rp.401,2 M menjadi Rp 389,2 M
2) Belanja Langsung : Rp.538,5 M menjadi Rp.511 M

III) Pembiayaan Daerah
1) Penerimaan Pembiayaan Daerah :Rp.153,8 M menjadi Rp.120,8 M
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah : Rp.4 M, menjadi Rp 2,9 M.

(Sumber : Hasil Berita Acara Paripurna DPRD Beltim Kamis (29/9)‎ kemarin).

Rate this article!
Tags:
author

Author: