Agar Mumpuni, Promosi Harus Kolaboratif

by -

Pariwisata Indonesia juga membutuhkan sentuhan public relations. Fungsi ini bisa ditarik lebih luas sebagai fungsi pemasaran. Sebagai institusi miliki negara, Kementerian Pariwisata RI bertugas untuk memasarkan destinasi-destinasi wisata Indonesia – baik kedalam bagi wisatawan nusantara (wisnus) dan keluar bagi wisatawan mancanegara (wisman). Peran ini mendapat peneguhan oleh presiden yang menargetkan 20 juta wisman dan 275 juta wisnus pada tahun  2019.

“Biasanya, tugas PR adalah membangunimage dari lembaganya. Tetapi, kami di pemerintah, image yang kami bangun adalah produk pariwisatanya,” ujar Esthy Reko Astuty, Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenpar.

Menurut Esthy, strategi pemasaran yang dilakukan Kemenpar dilandasi pada DOT (Destination, Origin, dan Time). Destination merupakan produk pariwisata yang menyangkut destinasi-destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia. Origin menyangkut daerah asal wisatawan. Time menyangkut waktu berlibur para wisatawan tersebut.

“Kami perlu memahami apa yang menjadi produk, perilaku customer, dan waktu yang tepat untuk melakukan komunikasi pemasaran agar efektif dan efisien,” jelas Esthy.

Soal Time, misalnya, wisman Tiongkok memiliki waktu liburan yang berbeda dengan wisman asal Eropa. Wisman Tiongkok memiliki lima waktu liburan, antara lain libur Imlek, libur hari buruh, libur sekolah, libur hari kemerdekaan, dan libur natal tahun baru. Dengan melihat Time, promosi bisa dilakukan secara tepat waktu. Hal ini juga berlaku untuk promosi dan pemasaran bagi wisnus.

Sementara itu, terkait promosi juga, Kemenpar menerapkan strategi yang dinamakan BAS (Branding, Advertising, Selling). Kemenpar membangun branding pariwisata nasional dengan Wonderful Indonesia. Untuk komunikasi ke dalam, Kemenpar memakai Pesona Indonesia yang artinya sama saja.

Selain itu, promosi yang terkait destinasi juga perlu digencarkan. Esthy memberi contoh Karnaval Khatulistiwa yang digelar pada Agustus lalu di Kalimantan. Terkait selling, ada beberapa paket-paket wisata yang bisa dijual pada momen-momen tertentu di masing-masing destinasi wisata.

Untuk melakukan BAS, Kemenpar memanfaatkan berbagai media placement yang ada. Esthy menyebutnya dengan POS (Paid media, Owned Media, dan Social Media). Paid media mengacu pada media-media yang berbayar untuk iklan, advertorial, dan sebagainya.

Sedangkan, Owned media mengacu pada media-media yang dimiliki oleh Kemenpar sendiri, seperti Indonesia.travel. Social media mengacu pada pemanfaatkan jejaring sosial untuk mempromosikan wisata di Indonesia khususnya untuk para anak muda dan netizen.  “Ketiganya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi satu sama lain,” kata Esthy.

Selain promo yang sifatnya media placement, aktivasi di tempat wisata juga bisa menjadi daya tarik mumpuni bagi wisatawan. Sekarang, banyak daerah mulai terdongkrak namanya berkat aktivasi yang digelar di sana. Di Banyuwangi, misalnya, ada Jazz Gunung, Tour de Ijen, dan sebagainya. Di Jember, ada Jember Fashion Carnaval. Di Sumatera, ada Tour de Singkarak.

“Yang namanya tujuan wisata, harusnya memiliki attraction, amenities, dan accessibility. Kalau kita hanya memasarkan produk, tetapi tidak ada event di sana, tentu agak susah. Event di sini lebih berfungsi sebagai trigger agar orang lebih tertarik untuk datang,” imbuh Esthy.

Terkait hal itu, Kemenpar memang tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan banyak pihak, khususnya para pemangku kepentingan pariwisata itu sendiri. Salah satunya, komitmen dari daerah-daerah yang nota bene memiliki dan mengelola langsung potensinya. Dengan kolaborasi ini, bisa dibikin kalender event yang bisa dipromosikan secara bersama – baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri.

Terkait kolaborasi, Esthy mengatakan pariwisata menjadi tanggung jawab lima pihak yang disebut penta helix. Mereka adalah para akademisi, pelaku bisnis dan industri, komunitas, pemerintah baik daerah maupun pusat, serta media. Esthy melihat sekarang peran kelimanya mulai kelihatan. Banyak akademisi peduli dengan masalah pariwisata. Media-media juga berandil dalam mempromosikannya lewat program-program wisata.

“Peran komunitas cukup berperan mengingat mereka dengan proaktif mendatangi tempat wisata dan mengabarkannya. Paling tidak, ini menunjukkan bahwa pariwisata bukan saja tanggung jawab pemerintah saja, tetapi bersama. Meski demikian, komitmen daerah tetap pegang peranan penting,” katanya.

Selain itu, Esthy melihat para pelaku bisnis dan industri mulai gemar mempromosikan tempat-tempat wisatanya melalui iklan-iklan mereka yang sifatnya soft-selling. Peran penta helix, sambung Esthy, sangat membantu tugas pemerintah dalam mendongkrak pariwisata di Indonesia.

“Semua itu sarana untuk mendongkrak pariwisata. Pada tahun 2015, target wisnus sebanyak 255 juta orang. Tetapi, kami optimistis bisa mencapai lebih dari itu, sebanyar 256 juta,” pungkas Esthy. (marketers.com)