Ahmad: Pemprov Setengah Hati

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

PANGKALPINANG – Komisi Informasi Daerah (KID) Bangka Belitung (Babel) hingga kini belum memberikan manfaat kepada masyarakat dan terkesan berjalan di tempat. Sehingga masyarakat menilai anggota KID yang dilantik setahun lalu, hanya makan gaji buta setiap bulan.
Ketua KID Babel, Ahmad, SH membantah jika keberadaan KID tidak memberi manfaat kepada masyarakat, justru keberadaan KID tidak didukung oleh Pemprov Babel.
“Memang benar saat ini keberadaan KID babel belum memberikan manfaat kepada masyarakat, dalam memperjuangkan hak-hak publik untuk memperoleh informasi. Namun harus diketahui ada persoalan internal birokrasi, pemprov Babel terkesan setengah hati mendukung keberadaan KID,” ujar Ahmad di kantornya, Senin (2/2).
Ia menjelaskan, yang menjadi permasalahan dan kendala tidak optimalnya KID Babel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setelah satu tahun dibentuk dikarenakan perlengkapan kesekretariatan seperti perlengkapan sidang belum ada. PNS untuk sekretaris KID, petugas panitera dan bagian umum dan keuangan juga belum ada.
Saat ini Sekretariat KID hanya memiliki 4 tenaga honorer. Sedangkan dalam undang-undang, jika terjadi sengketa informasi yang berhak meregistrasi dan memanggil para pihak yang bersengketa adalah sekretaris atau petugas panitera.
“Jika pemohon informasi dijadikan sengketa atas permohonan informasinya ditolak atau tidak ditanggapi oleh badan publik atau termohon dan sudah melalui tahapan, maka perkara tersebut bisa menjadi sengketa informasi. Sedangkan untuk membuat registrasi dan surat pemanggilan kepada para pihak pemohon dan termohon, yakni PNS yang telah ditugaskan Pemprov Babel. Saat ini jangankan untuk melakukan sidang, palu untuk perlengkapan sidang saja kita belum punya,” keluhnya.
Koordinator Bidang Advokasi, Soialisasi dan Edukasi KID Babel, Rikki Fermana menambahkan, saat ini sudah sebanyak 25 laporan masyarakat atau pemohon yang meminta dijadikan sengketa informasi.
“Sebanyak 20 laporan diselesaikan secara mediasi nonformal dan 5 laporan yang telah diregistrasi yang siap sidang ajudikasi nonligitasi. Namun kita terkendala perangkat kepaniteraan yang belum ada. Perkara tersebut sempat diajukan ke Komisi Informasi Pusat (KIP), namun dikembalikan lagi ke KID Babel untuk menyelesaikannya,” urai Rikki.
Diakui Rikki, keberadaan KID belum banyak diketahui masyarakat Babel, sehingga tugas pokok sebagai hakim komisioner yang menyelesaikan sengketa informasi belum optimal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Keberadaan KID Babel dapat agar eksis dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat harus ada sinergitas antara kami dan pers. Sebab peran media sangat penting untuk mendorong badan publik untuk lebih terbuka dan transparan, sehingga terciptanya tata pemerintah yang jujur, baik dan mencegah tindak pidan korupsi,” tandasnya.
KID Babel sendiri sudah melakukan rapat koordinasi dengan komisi I DPRD Babel, Diskominfo, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Babel, Biro Umum dan Perlengkapan Setda Babel serta gubernur, untuk mengatasi persoalan dan kendala yang dialami KID selama ini. (cr62)

Baca Juga:  Lanud H AS Hanandjoeddin Komitmen Nyatakan Stop Narkoba!

Rate this article!
Tags:
author

Author: