Ajukan Penambahan Dokter PTT

by -

TOBOALI – Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) kembali kunjungan kerja (kunker) ke DKI Jakarta guna konsultasi dan advokasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam kunker, Komisi I mengajukan penambahan kuota dokter pegawai tidak tetap (PTT) untuk ditempatkan di daerah terpencil di wilayah Basel.
“Ini tindak lanjut kami setelah melakukan rapat kerja bersama dinas kesehatan Basel dan provinsi, tentang pelayanan kesehatan,” Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir kepada Radar Bangka, Jumat (10/4) kemarin.
Samsir menjelaskan, pengajuan penambahan dokter PTT khusus dokter spesialis anak dan kandungan untuk ditempatkan di kepulauan kecamatan Lepar Pongok. Menurut dia, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2013 tentang fasilitas pelayanan kesehatan khusus daerah terpencil, sangat terpencil dan tidak diminati. “Alhamdulillah, kita diterima dengan baik. Saat itu juga kita sampaikan usulan berupa proposal tentang kebutuhan dokter PTT sesuai yang dibutuhkan dengan melengkapi segala persyaratan,” ungkapknya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, selain dokter PTT, pihaknya juga mengajukan penempatan calon dokter di program internship (magang). “Itu juga kami sampaikan ke bagian Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Semoga pengajuan tugas pembantuan (dokter PTT dan magang) terwujud dan dapat segera ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan sesuai anjuran kementerian dari hasil konsultasi, terkait perbandingan antara pengadaan ambulance laut dengan biaya pemeliharaan dan operasional atau dengan memberikan bantuan dana setiap sekali rujukan dari daerah terpencil dan mana yang lebih efisien dan efektifm,” imbuhnya.
Disinggung masalah BPJS, Samsir melanjutkan, data yang ter-update dalam waktu dekat akan dikirim dari Dinas Dukcapil per daerah baik kecamatan bahkan perdesa yang akanĀ  diumumkan di setiap desa secara terbuka. “Disitu masyarakat bisa mengkoreksi jika data banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan menggantikan dengan data baru yang masuk kategori PBI tanpa merubah jumlah kuota di setiap desa,” tutupnya.(bim)