Alat Peraga akan Ditanggung KPUD

by -

MANGGAR – Pilkada Belitung Timur (Beltim) tahun ini benar-benar beda dengan tahun tahun sebelumnya. Seluruh biaya alat peraga kampanye masing-masing calon akan ditanggung Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Beltim.
Ketua KPUD Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Pirmawan didampingi empat komisioner KPUD Beltim lainnya, Suro M Siregar, Rizal, Arpan Arbaie dan Rizky mengatakan, ketentuan itu tercantum dalam Draf Peraturan KPU terbaru yang saat ini pun sudah dilakukan uji publik di DPR RI.

“Di mana seluruh biaya pembuatan alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk, umbul-umbul, selebaran, brosur, pamflet, dan poster ditangani KPUD. Artinya, calon dan tim kampanye hanya menyerahkan materi alat peraga atau desain ke KPUD, ” ungkap Pirmawan kepada harian ini, Senin (6/4) kemarin.

Menurut Pirmawan, Materi yang dimaksud nantinya diserahkan ke KPUD itu berisi visi misi, program, foto pasangan calon, dan logo parpol pengusung. Di samping itu, untuk sosialisasi kampanye di media juga dipegang oleh KPUD. Terkait dengan jumlah alat peraga yang dicetak oleh KPUD nantinya, Pirmawan mengatakan sudah ada ukurannya.

Untuk umbul-umbul dua buah dikalikan jumlah kecamatan se Beltim. Adapun untuk selebaran, brosur, pamflet, dan poster jumlahnya sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di kabupaten.

“Jadi, calon itu dan tim kampanye nanti tidak lagi mengeluarkan biaya untuk alat peraga yang telah ditangani KPUD,” katanya.

Saat ditanya apakah di luar itu calon masih boleh membuat alat peraga, Pirmawan mengatakan boleh. Hanya alat peraga yang boleh dibuat berupa topi, kaos, gantungan kunci, dan stiker. Itu pun nilainya dibatasi. Satu barang nilai atau harganya maksimal Rp 50 ribu.

Sementara itu hingga kini KPUD Beltim, Sebut Pirmawan, belum membahas jauh masalah dana Pilkada dan masih dengan besaran dana yang sudah diajukan mereka ke Pemkab Beltim, yakni sebesar Rp.2,9 Miliar.  Namun KPUD Beltim, belum berani memastikan secara lengkap dan detail karena pihak KPUD sendiri belum menerima secara resmi draf peraturan Pilkada.
“Ini karena kami baru akan ada kabar setelah tanggal 10 April mendatang, yang benar benar di serahkan KPU pusat ke seluruh KPUD se Indonesia yang ikut Pilkada serentak Desember 2015 mendatang,” pungkasnya. (feb)