Aliong: Kenapa Pemerintah Ngotot PLTN?

by -

PANGKALPINANG – Penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di dua kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus disuarakan, setelah sebelumnya ditentang oleh wakil rakyat di DPRD. Kali ini suara penolakan keluar dari DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Babel.
Menurut Ketua DPW Perindo Babel Hermanto Aliong, kenapa harus PLTN, jika masih ada alternatif lain untuk dikembangkan menjadi solusi persoalan krisis listrik di Bumi Serumpun Sebalai ini.
“Banyak alternatif untuk listrik ini, seperti batu bara. Kenapa pemerintah ngotot menginginkan PLTN? Jelas kita kurang setuju dengan solusi pemerintah, apalagi rencananya akan dibangun di Babel,” katanya ketika dijumpai wartawan, Minggu kemarin (19/4).
Masih dikatakan Aliong, apalagi saat ini PLTN sudah mulai ditinggalkan negara Jepang. “Jika tidak ada pilihan lain lagi ya apa boleh buat. Tapi alternatif untuk pembangkit listrik ini kan banyak. Jadi kenapa pemerintah kita ini ngotot dengan rencana ini, kenapa harus dengan pembangkit listrik dengan resiko besar ini,” tegasnya.
Seperti yang dilansir sebelumnya, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Babel, Yan Megawandi memastikan, RTRW Babel bisa dirubah jika pemerintah pusat menginginkan pembangunan PLTN di Babel ini.
Ia tak menampik, untuk saat ini RTRW Babel memang belum mencantumkan kawasan untuk tapak PLTN, meskipun feasibility study sudah dilakukan sejak 2010 lalu, dan belum tercover dalam RTRW, baik di kawasan Sebagin (Basel) dan di Muntok (Babar). “Dalam RTRW memang tak tergambar, tetapi jika pemerintah pusat mengiginkan itu dibangun, ya kita laksanakan,” ungkapnya.
Disinggung Pemprov mendukung pembangunan PLTN, Yan mengaku bukan perihal mendukung atau tidaknya, tetapi di Babel ini sumber listrik yang memadai adalah PLTN dan tenaga surya, selain itu sulit untuk memanfaatkan potensi lain. Jika PLTN tak dimanfaatkan, maka selamanya Babel akan kekurangan listrik.     “Pemprov nunggu arahan pemerintah pusat, kalau pemerintah memerintahkan buat disini, nanti dengan perintah itu RTRW bisa direview, dan review RTRW lima tahun sekali, pada 2019 nanti baru bisa direview, kita masukkan kawasan untuk PLTN,” bebernya.
Ia juga berharap, masyarakat semakin dewasa untuk menerima keadaan ini. Ditambahkan dia, untuk potensi listrik di Babel ini sangat minim, peluang energi tersebut hanya sedikit untuk tenaga surya, dan tenaga surya ini tak bisa mengcover listrik untuk Babel dengan notabene wilayah kepulauan. “Yang baru tergarap matahari, itupun bukaan harus besar untuk bisa memenuhi 500mw, angin pernah disurvey tetapi tak memadai. Satu-satunya yang kita punya PLTN, jika pusat menginginkan, kenapa tidak,” imbuhnya.(iam)