Amel Dituntut Pidana Denda Rp 6 Juta, JPU Pertimbangkan Rasa Keadilan

by -
Amel Dituntut Pidana Denda Rp 6 Juta, JPU Pertimbangkan Rasa Keadilan
Kajari Beltim, Abdur Kadir.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Syarifah Amelia terdakwa dugaan tindak pidana Pilkada Beltim tahun 2020, dengan pidana denda sebesar Rp 6 juta. Tuntutan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Beltim dibacakan dalam sidang lanjutan terdakwa Ketua Relawan BERAKAR di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Senin (11/30) pukul 14.30 WIB.

JPU berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pilkada Beltim sesuai dakwaan tunggal, melanggar Pasal 187 ayat 2 juncto Pasal 69 huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kemudian, JPU meminta barang bukti berupa flashdisk berisikan video kampanye terdakwa berdurasi 33 detik dikembalikan kepada pelapor. Dalam konferensi pers, Kepala Kejari (Kajari) Beltim Abdur Kadir SH membenarkan tuntutan JPU hanya berupa pidana denda Rp 6 juta dan pengembalian barang bukti kepada pelapor.

Terkait soal tuntutan pidana yang hanya berupa denda, Kajari Beltim menyebut pasal 10 KUHP secara jelas mengatur bahwa pidana dapat berupa pidana mati, seumur hidup dan denda. Termasuk pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak politik tertentu.

Selain itu, pasal 69 huruf C Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sifatnya dan atau. Kajari mengatakan JPU dengan mempertinbangkan yuridis dapat menuntut seseorang dengan pertimbangan rasa keadilan untuk bisa menuntut sesuai dengan keyakinannya sepanjang diatur didalam Undang-Undang tersebut.

“Karena di situ ancaman hukuman sifatnya kalau dan kumulatif, kalau atau sifatnya alternatif. Tapi kalau dan atau, boleh dipilih kumulatif boleh dipilih alternatif. Tapi dalam hal ini JPU memilih alternatif,” terang Kajari Beltim kepada Belitong Ekspres.

Dikatakan Kajari, alternatifnya adalah hukuman denda. Sedangkan kumulatif berupa ancaman kurungan dan denda. “Itu tuntutan JPU setelah mempertimbangkan segala hal. Apa yang memberatkan, apa yang meringankan, artinya searif mungkin seadil mungkin yang penting ini berproses di muka pengadilan,” sebut Abdur.

Menurut Kajari Beltim, jaksa mempertimbangkan banyak hal diantaranya proses persidangan pidana pemilu maraton, menarik perhatian masyarakat, pengadilan juga menjadi ramai. Selain itu, jaksa mempertimbangkan yang bersangkutan masih berstatus ibu muda dan punya anak.

“Banyaklah pertimbangan, semata-mata profesional saja. Tapi nanti hakim memutuskan apa, bukan lagi menjadi domain kami. Karena didalam ancaman di pasal 69 sudah tertera di situ, tinggal nanti ditunggu putusan hakim seperti apa. Kan ada waktu banding, 3 hari,” jelasnya.

Lebih lanjut Abdur mengatakan, proses hukum terhadap terdakwa Syarifah Amalia (Amel) secara umum sudah dilakukan tahap pertahap dan profesional dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan seadil-adilnya secara profesional.

“Jadi itu sudah diputuskan, itulah adanya putusan tapi prosesnya berjalan. Artinya kami mulai dari dilimpahkan dan kami limpahkan dari penyidik kita, kita profesional. Kan tentu berproses, di polisi 14 hari, di Bawaslu dan tampilkan saksi ahli dan saksi lain. Kami yakin tuntutan kami memenuhi tidak pidana itu, kalau masalah hukuman kita memilih salah satunya dan putusannya tergantung hakim,” urai Kajari.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Beltim Wahyu Epan Yudhistira saat ditemui Belitong Ekspres di Kantor Bawaslu Beltim menyatakan, tuntutan JPU sepenuhnya menjadi representasi peran Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Atas apa yang sudah dibacakan JPU terkait tuntutan persidangan siang tadi. Sepenuhnya menjadi representasi peran Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Beltim. Jadi secara apapun yang dibacakan jadi satu kesatuan, yang salah satunya Bawaslu menjadi unsur di Gakkumdu,” ujar Epan.

Epan berharap, putusan hakim nantinya dapat dihormati dan proses pidana pemilu yang berjalan adalah murni penegakan aturan. “Tentu keputusan hukum kita hormati dan kita juga tidak ada tendensi lain selain menegakkan aturan dan sejalan dengan pelaksanaan tugas kita masing-masing,” harap Epan. (msi)