/Amri : Ini Membatasi Putra-Putri Terbaik Babel

by -

Lelang Sekda

artikel-rustam-mau-wagub-setelah-pileg9258_a
Gubernur Dinilai Setengah Hati
PANGKALPINANG – Gubernur provinsi kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi diminta mengkaji ulang persyaratan lelang jabatan. Sebab, persyaratannya dinilai membatasi kesempatan putra-putri terbaik Babel, semisal syarat esselon harus II/a yang telah menggugurkan kesempatan pejabat esselon II.
“Saya himbau  kepala daerah mengkaji ulang kembali persyaratan yang telah ditetapkan tim seleksi atau BKD untuk mencari seorang Sekda. Karena pertama, di beberapa daerah cukuplah yang memegang esselon II dengan ketentuan pernah menjabat minimal dua SKPD.
Sedangkan di kita menetapkan syarat harus esselon II/a ditambah lagi harus sudah menjabat selama lima tahun. Ini diasumsikan  bahwa pak Gubernur setengah hati melakukan upaya seleksi jabatan sekda. Ini membatasi putra-putra terbaik yang berkiprah di Babel maupun di luar yang sebetulnya mampu untuk ikut serta diseleksi dalam kesempatan tersebut,” ujarnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi kepada wartawan, Jumat (4/3).
Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut, dengan diperketatnya aturan itu, maka akan sangat sedikit yang mendaftar dan hasilnya sedikit pula yang terjaring.
“Padahal sangat banyak putra-putra terbaik Indonesia ini yang mampu menjadi sekda dan dapat meningkatkan kinerja. Kalau setengah hati jadi tidak efektif DPRD menyetujui biaya lelang jabatan itu hampir 900 juta,” ungkap Amri.
Padahal, kata dia, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diikuti Peraturan Menteri (Menpan) RB tentang lelang jabatan itu. Pada prinsipnya, memiliki sistem merevikasi birokrasi.
“Jadi pelaksanaannya jangan aturan itu dibuat hanya formalitas saja, kalau cuma formalitas me-mubazirkan anggaran. Kalau dulu Gubernur cukup kirim 3 nama lalu dipilih presiden. Sekarang contoh dengan (mohon maaf) sudah ada orangnya, tidak menjaring putra-putra terbaik, baik di kabupaten kota maupun di Provinsi sekitar yang ingin mendaftar,” sebutnya.
Untuk itu, pinta Amri, asumsi yang  berkembang di masyarakat hanya formalitas harus hindari, dengan cara persyaratan yang fleksibel dan dengan begitu pendaftar bisa beradu kompetensi.
“Saya khawatir ada stigma pejabat yang ikut mendaftar itu harus mendapatkan lampu hijau dari gubernur atau pejabat yang telah disiapkan sebagai pendamping,” imbuhnya.
“Minimal kan harus empat orang yang kemudian diproses tinggal satu, tiga kemudian dikirim ke presiden, lalu presiden yang menentukan. Tapi kalau yang ikut dengan persyaratan minimal maka peluang Babel dapatkan birokrat yang terbaik akan lebih besar pula,” pungkasnya. (fiz)