Antonius: Rubah RTRW Dipidana

by -

*Penyusuk Kawasan Tambang Atau Kawasan Wisata?

PANGKALPINANG – Keberadaan pantai Penyusuk di Kecamatan Belinyu yang didalamnya terdapat pulau Putri, pulau Lampu, pulau Mentigi dan lainnya, masih dipertanyakan statusnya.
Pasalnya, jika pantai Penyusuk masuk dalam kawasan tambang, seyogianya tidak ada pungutan yang dilakukan oleh dinas pariwisata didalam aktivitas pertambangan. Sebaliknya, jika kawasan tersebut masuk dalam kawasan wisata yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Bangka, seharusnya tidak ada aktivitas pertambangan.
“Bisa dicek dalam RTRW Kabupaten Bangka, kalau merubah aktivitas dalam RTRW, itu bisa dipidana,” tegas Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung (Babel) Antonius Uston kepada wartawan, Senin (21/9) kemarin.
Antonius menjelaskan, jika status IUP (Ijin Usaha Produksi) kapal isap dikeluarkan oleh Gubernur Babel, Gubernur hanya boleh mengeluarkan IUP tiga mil keatas. Apabila aktivitas tambang yang dilakukan tersebut dibawah tiga mil, sama saja aktivitas pertambangan tersebut tidak mengantongi izin.
Namun, apabila aktivitas tersebut tersebut memang dua mil, Antonius kembali mempertanyakan apakah Bupati sudah mengeluarkan izin. Jika belum tentunya aktivitas pertambangan tersebut ilegal dan Gubernur wajib menindaknya.
“Kalau itu dikeluarkan izin bupati, betul tidak kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan yang boleh dilakukan aktivitas tambang, berdasarkan RTRW kabupaten?. Kalau ternyata dalam kawasan itu tidak masuk dalam kawasan tambang yang tidak ada dalam RTRW, sama juga ilegal,” imbuh politisi PKS itu.
Disinggung retribusi masuk dalam pantai Penyusuk yang dikutip oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka, Sekretaris fraksi PKS DPRD Babel itu menyebutkan, bahwa retribusi yang boleh dipungut oleh Dinas Pariwisata haruslah retribusi yang berkenaan dengan kepariwisataan. “Kalau aktivitas tambang, pertanyaan saya, retribusi seperti apa yang mereka ambil dari pengusaha tambang? Seharusnya pengusaha tambang ini, sudah ada aturan mainnya, baik itu retribusi, bagi hasil dengan pemerintah daerah dengan jalurnya Dinas Pertambangan,” katanya lagi.
Ia pun mempertanyakan status pantai Penyusuk dan pulau Putri tersebut masuk dalam kawasan tambang atau kawasan pariwisata. “Kalau itu masuk dalam kawasan tambang, dinas pariwisata tidak punya kompetensi retribusi pariwisata. Kecuali Parai dan lainnya. Kita harapkan, Gubernur Babel dapat segera memanggil Bupati Bangka untuk mepertanyakannya,” pungkasnya.
Sementara Plh Gubernur Babel, Hidayat Arsani akan menindak tegas penambang timah yang beroperasi di kawasan objek wisata. “Dalam waktu dekat ini kita akan meninjau langsung operasi kapal isap produksi (KIP) yang beroperasi objek pantai di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan,” kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Senin.
Kapal isap adalah kapal yang dilengkapi alat sedot untuk mengangkat bijih timah dari dalam air. Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya juga akan melihat perizinan operasi kapal isap di kawasan objek wisata bahari dan pulau kecil tersebut.
Selain itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan bupati dan dinas terkait untuk mengetahui kebenaran penambangan di kawasan wisata dan penangkapan ikan nelayan di daerah itu.
“Jika informasi ini benar, maka kita akan mencabut izin operasi kapal isap tersebut, karena penambangan ini jelas akan merusak lingkungan pantai dan laut di kawasan objek wisata tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, operasi kapal isap di kawasan objek wisata ini juga akan memicu konflik di masyarakat. “Masyarakat tentu tidak menerima jika kawasan wisata dan kawasan penangkapan ikan rusak akibat tambang,” jelasnya.
Untuk itu, kata dia, saya tegaskan penambang untuk segera menghentikan penambangan di kawasan-kawasan yang dilarang karena merugikan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah ini.
“Kami berharap pengusaha dan masyarakat untuk menambang timah di kawasan penambangan yang telah disepakati. Mari kita sama-sama menjaga kondisi daerah ini,” ujarnya.(iam/ant/rb)