APBD Perubahan 2020 Beltim Berbeda Karena Pandemi Covid-19

by -
APBD Perubahan 2020 Beltim Berbeda Karena Pandemi Covid-19
Kepala BP4D Kabupaten Beltim, Bayu Priyambodo.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD merupakan kewajiban Pemerintah daerah atas realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Biasanya LKPJ disampaikan sebelum rancangan APBD perubahan tahun berjalan diajukan ke pihak legislatif.

“Sesuai aturan, penyusunan APBD 2020 itu ada dua yakni APBD induk dan APBD perubahan. Jadi setelah paripurna LPKJ 2019 Pemkab Beltim wajib menyampaikan rancangan APBD Perubahan 2020 melalui kebijakan umum anggaran (KUPA) dan penetapan plafon sementara perubahan,” ungkap Kepala BP4D Kabupaten Beltim, Bayu Priyambodo, Jum’at (3/7).

Menurut Bayu, penyiapan APBD Perubahan tahun 2020 memang berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya. Pasalnya APBD Perubahan 2020 terjadi pada saat pandemi Covid-19. Dimana APBD induk tahun anggaran 2020 telah diubah dengan mekanisme refocusing untuk penanganan Covid-19.

“Saat ini sudah mau new normal, bahkan maklumat Kapolri sudah dicabut meskipun teman-teman Polri di Polres juga tetap memantau sesuai protokol kesehatan. Kita masih menunggu aturan dari pusat terkait penyusunan RKPD Perubahan karena dasar dari penyampaian KUPAdan PPSP Bupati ke DPRD itu adalah adanya perencanaan terlebih dahulu,” jelas Bayu.

Bayu mengakui, refocusing anggaran tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 telah menyebabkan target pembangunan tidak sesuai RPJMD. Ia pun berharap penetapan new normal akan menjadikan refocusing anggaran penanganan Covid dikembalikan melalui APBD Perubahan.

“Seyogyanya memang dengan adanya covid refocusing, belanja baik belanja barang dan jasa maupun belanja modal dialihkan untuk penanganan covid. Otomatis dengan dialihkan ke Covid, target pembangunan sesuai RPJMD tahun ke empat agak terhambat,” katanya.

“Memang itu bencana nasional, tapi kalau nanti new normal dan sesuai arahan dari Bappenas maupun Dirjen Bangda, itu dapat di refocusing lagi. Kami dari BP4D, inginnya dikembalikan lagi ke program kegiatan yang kemarin sebelum refocusing,” imbuhnya.

Meski demikian, Bayu memperkirakan pengembalian anggaran refocusing tidak seperti diawal. Sebab ada sebagian anggaran telah dipakai untuk penanganan Covid-19 sebagaimana cluster.

“Tentunya kita akan menghitung pengembaliannya tidak seperti saat di refocusing awal, tapi kita tetap menghitung bersama teman-teman di perangkat daerah mana-mana yang bisa dilaksanakan dalam waktu efektif di APBD Perubahan,” sebut Bayu.

Bayu menambahkan, terkait pelaksanaan metodenya, Pemda tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan peningkatan perekonomian. Salah satunya memperhatikan arahan Kemen PUPR yakni pembangunan fisik diupayakan menjadi padat karya tunai.

“Kita juga nantu melalui bidang pemerintahan dan pembangunan manusia akan mengadakan rakor dengan tim pendamping desa, kecamatan. Koordinasi juga dengan Pemdes untuk ikut bersama-sama mendorong pemulihan perekonomian di masyarakat,” tandasnya. (msi)

Editor: Yudiansyah