APBP Molor, Kepala Daerah Tak Digaji

by -

*DPPKAD Beltim Terima Edaran, Soal Sanksi dari Kemendagri

MANGGAR – Para kepala daerah (bupati) dan Ketua DPRD kini tidak lagi punya alasan mengulur waktu pengesahan APBD. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengancam akan langsung menerapkan undang-undang (UU) Pemerintahan Daerah yang baru, untuk memberikan sanksi. Apabila APBD molor, maka kepala daerah tidak akan menerima gaji selama enam bulan.

Kepala DPPKAD Kabupaten Beltim melalui Kepala Bidang Anggaran, Risdaryuli, membenarkan edaran tersebut telah mereka terima di daerah. Karena itulah, pihak DPPKAD telah menyusun jadwal pembahasan RKA masing-masing SKPD agar rancangan APBD 2016 segera terselesaikan.

“Kita baru mendapatkan surat edaran dari Kemendagri agar pemerintah daerah untuk segera menggodok APBD. Dalam hal ini, Mendagri meminta penyusunan APBD 2016 dipercepat,” ungkap pria yang akrab disapa Yuli, saat ditemui di kantornya, Jum’at (23/10) pekan lalu.

Ia menambahkan, kepala daerah diberi batas waktu sampai dengan 30 November 2015, untuk menyepakati rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2016 bersama DPRD. Kemudian, APBD yang sudah disepakati akan dikirim ke Provinsi untuk dievaluasi selama 15 hari. Setelah dikembalikan ke daerah, APBD tersebut harus segera disahkan sebelum 31 Desember.

Dikatakan Yuli, apabila pengesahan APBD melebihi akhir tahun, Kepala daerah dan DPRD akan diberi sanksi. Artinya, baik Kepala daerah, Ketua DPRD dan anggota tidak akan menerima gaji selama enam bulan tahun anggaran berjalan.

Khusus Kabupaten Beltim, saat ini sudah mulai membahas rancangan APBD 2016. Sejumlah SKPD telah diundang untuk membahas anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (feb)