Apdesi Basel Minta Pemkab Buat 5 Perbup

by -

TOBOALI –– Seluruh kepala desa (Kades) yang tergabung di asosiasi pemerintahan desa indonesia (Apdesi) Bangka Selatan mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera membuat 5 peraturan bupati (Perbup).

Ketua Apdesi Basel, Ahmad Basahir kepada Babel Pos menyampaikan adapun 5 peraturan bupati (Perbup) meliputi Perbup tentang surat perintah perjalanan dinas (SPPD), Perbup tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Perbup tentang klasifikasi desa (Swadaya, Swakarya, Swasembada), Perbup tentang kewenangan desa dan Perbup tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintah desa.

“Terkait 5 Perbup ini telah kita bahas bersama pada saat rakor (Rapat Koordinasi) di balai desa Keposang Toboali beberapa waktu lalu yang dihadiri seluruh kepala desa. Intinya, kita mengharapkan Pemkab Basel melalui dinas terkait untuk segera membuat 5 Perbup tersebut,” kata Basahir.

Ia menjelaskan, rakor tersebut juga sekaligus membentuk dewan pimpinan kecamatan (DPK) Apdesi serta menyusun anggaran dasar dan rumah tangga Apdesi. “Perda tentang SOTK perangkat desa itu sudah ada tahun 2016. Tapi belum ada Perbupnya, sedangkan 4 Perbup lainnya tidak perlu Perda,” ujar Basahir menambahkan bahwa Perbup tentang SPPD yang mereka pakai saat ini sudah tidak layak lagi alias dibawa standar, begitu juga Perbup SOTK.

“Kita masih pakai aturan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 72 tahun 2005, sedangkan semenjak keluar undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 43 tentang pelaksanaan dari UU nomor 6 tahun 2014 dan PP nomor 47 perubahan dari PP nomor 43, jadi PP nomor 72 tahun 2005 dicabut otomatis dan SOTK tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Menurut Basahir, Perbup tentang klasifikasi desa tujuannya untuk menentukan SOTK dan Perbup tentang kewenangan desa, yaitu wajib apa yang termasuk kewenangan asal usul dan apa yang termasuk kewenangan berskala lokal desa. “Kita minta Bupati melalui dinas terkait untuk segera membuat dan menetapkan 5 Perbup tersebut, sehingga masing-masing desa di Kabupaten Basel bisa melaksankan program sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, kita juga minta kenaikan gaji atau Siltap (Penghasilan Tetap) seluruh perangkat desa dan kepala desa,” tuturnya.(tom)