April, KPUD Mulai Lakukan Tahapan Pilkada

by -

MANGGAR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Belitung Timur (Beltim), mulai merancang dan menyusun untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ini dilakukan setelah dipastikannya Kabupaten Beltim akan ikut Pilkada serentak Desember 2015.
“Berdasarkan rancangan sementara, pada bulan April nanti kita sudah memulai tahapan Pilkada,” terang Ketua KPUD Beltim Pirmawan,yang juga didampingi oleh Komisioner KPUD Beltim, bidangi divisi Organisasi dan SDM, Rizal kepada harian ini Rizal, Senin (16/3) kemarin.
Dijelaskan Pirmawan, tahapan itu di antaranya seperti pembentukan persiapan penyelenggaraan pilkada, pelaksanaan pendaftaran, dan penyelesaian serta laporan akhir Pilkada. Tentunya ini akan disusul dan dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya, seperti biasa pelaksanaan Pilkada, dengan tetap mengacu pada PKPU dan draf dari KPU RI.
“Sebenarnya Rabu kemarin, sudah dilakukan uji publik draf tentang peraturan KPU untuk Pilkada. Uji publik tersebut dilakukan di pusat oleh DPR RI dan Kemendagri, guna untuk pendalaman dan penyampaian materi masalah pelaksanaan Pilkada.Dan untuk menginginkan adanya masukan untuk penyelenggaraan pilkada nantinya,” ungkap Pirmawan.
Sementara itu Komisioner KPUD Beltim, Rizal juga menambahkan draf yang diuji publikan tersebut ada 10 PKPU. Sedangkan pada tanggal 23 April mendatang akan diserahkan ke KPUD dan pemerintah.
“Jadi mungkin tahapannya akan kita keluarkan pada awal April mendatang. Sedangkan pilakda Beltim akan kita dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang,” tandasnya.
Untuk kesiapan dan penyelenggaran Pilkada Beltim KPUD Beltim sebelumnya juga sudah menganggarkan dana sebesar Rp.9,2 miliar untuk dua putaran. Namun demikian berdasarkan amanah UU Pilkadaa yang baru, maka dana akan disesuaikan kebutuhan Pilkada dalam satu putaran saja.
“Pihak kami juga sebelumnya sudah melakukan kalkulasi terhadap dana yang dibutuhkan untuk Pilkada nanti. Perhitungan Pilkada akan menelan anggaran hingga Rp 2,9 miliar, yang tadinya sudah disiapkan untuk 2 putaran. Namun kabar terakhir dari UU pilkada ternyata hanya akan memakai untuk satu putaran pemilihan seperti tercantum pada amanah UU Pilkada yang baru,” pungkas Rizal. (feb)