ASN Wajib Dukung Larangan Terlibat Organisasi Terlarang

by -
ASN Wajib Dukung Larangan Terlibat Organisasi Terlarang
Kepala BKPSDM Kabupaten Beltim Yuspian.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Menanggapi edaran Kemenpan RB terkait larangan keterlibatan ASN dalam organisasi yang dilarang, Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Beltim membenarkanya. Menurut Kepala BKPSDM Kabupaten Beltim Yuspian, ASN harus mendukung apapun keputusan pemerintah yang ditujukan bagi ASN tanpa kecuali.

“Sebenarnya, apapun yang dilarang Pemerintah secara umum kita dukung. Jadi aturan dasarnya, apapun larangan Pemerintah atau anjuran, seluruh ASN berkewajiban untuk mendukung,” ujar Yuspian kepada Belitong Ekspres saat ditemui di ruang kerjasanya Selasa (2/2) kemarin.

Sebenarnya, jelas Yuspian, tanpa edaran seperti itupun tetap menyadari tugas dan kewajiban sebagai seorang ASN yang digaji Pemerintah. “Tanpa ada itupun kita harus pahami, artinya ketika ada organisasi yang sudah dilarang atau dikatakan pemerintah terlarang, PNS sebaiknya tidak terlibat dan pahami. Di kita itu yang dimaksud dalam itu, lebih ke melihat aspek legalnya,” jelas Yuspian.

Meski demikian, untuk mengetahui seseorang terlibat dalam organisasi terlarang tentu bukan asal tuduh. “Jadi orang katakan sebagai anggota, harus ada bukti otentik sebagai anggota. Sementara inikan beberapa organisasi kan gerakannya tidak seperti itu (bawah tanah, red), simpatisan kan agak sudah (dideteksi). Tapi yang bisa kita awasi itu gerakannya,” ujarnya.

Yuspian menyatakan, terbitnya edaran Kemenpan RB kemungkinan didasarkan pada penetapan pemerintah yang melarang aktifitas salah satu ormas baru-baru ini. “Pantauan kami, yang dilarang itu mungkin merujuk seperti FPI. Mungkin di lingkungan kita tidak melihat ada penggunaan atribut, aktifitas, ASN terlibat didalamnya,” ujarnya lagi.

Dia menegaskan, mereka akan menerima laporan yang bersifat pengaduan. Selain itu, pimpinan di masing-masing OPD juga berkewajiban mengawasi tindak tanduk ASN dilingkup kerjanya.

“Jadi kalau ada masyarakat yang menilai, melihat ASN yang diduga melakukan atau bergabung aktif di kegiatan yang dilarang pemerintah atau negara, silahkan adukan. Tentunya dengan bukti sehingga kami dapat memproses,” tegasnya.

Namun sejauh ini, Yuspian memastikan belum ada ditemukan atau laporan yang menyatakan keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang. Jika pun ada, maka keterlibatan ASN masuk dalam pelanggaran etika.

“Kayaknya kita belum ada dalam kaitan itu (terlibat organisasi terlarang). Kami tidak dapat menindak kalau hanya sekedar isu, minimal ada yang bersaksi dan kita BAP benar ada pernah terjadi kegiatan seperti itu yang dilarang. Kita proaktif atau mencari, begitu ada yang mengadukan terkonfirmasi, kita proses baru kena (sanksi) yang bersangkutan,” tutupnya. (msi)