Astaga! Kasus ‘Markus’ Masih Nyangkut Juga

by -

PANGKALPINANG– Astaga!  Berkas kasus dugaan makelar kasus (Markus) yang melibatkan oknum PNS Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Bonar (42), ternyata masih ‘nyangkut’ juga.  Karena masih belum P21, akibatnya hingga saat ini kasus yang menghebohkan  di awal tahun 2015 tersebut belum juga disidang.  Meski Bonar sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
”Berkas kasusnya masih di Polres Pangkalpinang, jadi belum bisa P21. Mungkin mereka masih melengkapi beberapa petunjuk-petunjuk yang kita berikan,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Harry kepada harian ini, kemarin.
Terkait penahanan, kata Harry, nanti masih menunggu selesainya penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pangkalpinang terlebih dahulu.  “Nanti soal penahanan, kan belum P21. Nanti baru kita pertimbangkan secara objektif maupun subjektifnya,” tukasnya.
Kasus ini sendiri walau sempat membuat publik ragu apakah lanjut ataupun sebaliknya, akhirnya terjawab sudah setelah pihak Polres Pangkalpinang beberapa bulan lalu melakukan penetapan tersangka pada Bonar. Alasan penetapan tersangka karena sudah memenuhi kelengkapan alat bukti yang dibutuhkan. Terlebih lagi, Bonar sudah mengakui perbuatannya.  Namun, untuk rekan Bonar yang diduga melakukan aksi penipuan secara bersama, Ir masih berstatus sebagai saksi.
Untuk diketahui, kasus ini sendiri berawal dari dugaan  penggelapan uang milik terpidana narkoba, Yun Kiun oleh tersangka  Bonar yang saat itu merupakan juru sita PN.  Seperti beberapa kali dilansir, bermula dari  laporan Polisi di Polresta Pangkalpinang, melalui seorang pengacara dari Jakarta Ikhwan Fahroji yang beralamat di  Perumahan Taman Anyir 3 blok M 3/7 RT 03 RW 11 Kelurahan Kalimulya, Cilondong Depok.  Ia membuat  laporan penggelapan yang dialami klienya, Yun Kiun  dari seorang PNS PN Pangkalpinang, Bonar.
Dalam laporan tersebut  Ikhwan menyebut dugaan penggelapan itu terjadi pada Kamis 27 Februari 2014. Waktu itu  Bonar dan Ir menemui terpidana Yun Kiun yang   sudah jadi terpidana dalam kasus narkoba Lapas Tuatunu.  Maksud tujuan pertemuan tersebut guna mengurus peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung terkait kasus narkoba yang sudah diputuskan 9 tahun penjara oleh PN  Pangkalpinang dan Pengadilan Tinggi Babel.  Dan untuk mengurus PK itu dibutuhkan uang senilai Rp 650 Juta. Setelah menyerahkan sejumlah uang, ternyata PK  Yun Kiun tidak kunjung dikabulkan oleh MA.  Yun Kiun kemudian meminta uang tersebut dikembalikan, namun tak kunjung terwujud.  Dari sinilah akhirnya kasus ini bergulir ke kepolisian.(eza)