Awal Maret, KPM Beltim akan Terima BLT Rp 300 Ribu Per Bulan

by -
Awal Maret, KPM Beltim akan Terima BLT Rp 300 Ribu Per Bulan
Ilustrasi BLT DD

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Sebanyak 5.727 keluarga penerima manfaat (KPM) di Belitung Timur (Beltim) akan menerima bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada awal Maret 2021. Jumlah PKM tersebut lebih sedikit bila dibandingkan dari tahun 2020 yang mencapai 6.166 KPM.

Kabid Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DSPMPD) Beltim, Yusmawati menjelaskan turunnya jumlah KPM tersebut disebabkan beberapa hal.

Diantaranya calon penerima telah meninggal dunia, penerima KPM sudah terdata sebagai penerima bantuan lain yang sejenis, dan hasil musyawarah desa khusus yang dilakukan oleh seluruh desa di Beltim sudah menilai kondisi KPM yang sebelumnya menerima saat ini secara ekonomi sudah penghasilan kembali.

“Skema penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa Tahun Anggaran 202i ini dilakukan terjadwal di masing-masing desa, mengingat kondisi di masing-masing desa itu tidak dilakukan seretak,” ujar Yusmawati kepada Belitong Ekspres, Senin (2/22) kemarin.

Adapun besaran nominal penerima BLT Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp 300.000 per bulan. Mereka akan mendapatkan BLT selama 12 bulan yang dianggarkan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tahun 2020.

Dia menjelaskan untuk jadwal penyaluran direncanakan pada minggu pertama bulan Maret untuk alokasi bulan Januari atau penyaluran pertama. Berikutnya minggu ketiga bulan Maret untuk penyaluran alokasi kedua atau bulan Februari, dan minggu pertama bulan April untuk alokasi bulan Maret. Skema ini akan berlanjut pada bulan berikutnya sesuai mekanisme penyaluran.

Adapun total anggaran BLT Dana Desa 2021 se-Kabupaten Beltim yaitu senilai Rp 20.617.200.000 dengan alokasi perbulannya sejumlah Rp 1.718.100.000. “Nah kalau secara jumlah KPM ada pengurangan sesuai indikator di awal tadi, namun secara anggaran nominal ini bertambah dari tahun sebelumnya, kami tetap mengikuti ketentuan peraturan Menteri Keuangan Bank Indonesia nomor 222 tahun 2020,” bebernya. (msi)