Awas Pemilih Siluman

by -

// PPL Diminta Cek Lokasi DPS

PENGAMAT politik Lintas Demokrasi Lokal (LIDAL), Anugrah Bangsawan meminta Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan (Basel) agar berhati-hati dan teliti dalam melakukan verifikasi terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sebab, kekeliruan dalam verifikasi bisa berdampak fatal, yaitu munculnya pemilih siluman (ghost voters), yang ujung-ujungnya akan menimbulkan kekacauan proses pemilihan.
Menurutnya, belum lama ini KPU Kabupaten Bangka Selatan (Basel) mengumumkan DPS berjumlah 136.544 orang pemilih. Dirinya mengaku meragukan jumlah tersebut, DPS tersebut bersumber dari Dinas Kependudukan Kabupaten Bangka Selatan. “Kiranya KPU jangan menerima begitu saja data yang diberikan Dinas Kependudukan. Sebab, dinamika pertumbuhan penduduk, terutama di Toboali sangat tinggi,” katanya kepada wartawan, Minggu (13/9) kemarin.
Karena itu, lanjutnya, pada proses verifikasinya harus benar-benar teliti. Ia meminta KPU Basel dalam melakukan pemuktahiran DPS menjadi DPT melibatkan pihak berkepentingan seperti parpol, media, timses kandidat dan masyarakat. “Terlebih lagi, peran aktif Panwaslu Kabupaten Bangka Selatan sebagai ujung tombak dalam melakukan pengawasan agar Pilkada berjalan secara jujur dan adil tanpa merugikan pihak tertentu,” ujarnya.
Bukan hanya munculnya pemilih siluman, tegas Anugrah, potensi kecurangan juga bisa terjadi dalam kategori money politics. Dimana potensi kecurangan tersebut dikemas melalui sistem penguatan saksi di lapangan dengan jumlah yang tidak sewajarnya. “Nah modusnya ini menginventarisir calon saksi yang memiliki Hp berkamera dengan alasan untuk mendokumentasikan temuan potensi pelanggaran di lokasi TPS. Tawarannya ini pembelian suara (vote buying) pasca bayar setelah calon saksi memberikan bukti dokumentasi telah memilih kandidat tertentu kepada timses yang ditunjuk, maka calon pemilih akan menerima uang jasa tersebut, setelah penghitungan suara selesai dari KPU,”bebernya.
Sementara KPU Basel sendiri sebelumnya sudah mengimbau masyarakat segera mengecek nama di kantor lurah masing-masing. Jika belum terdata, segera melapor ke Sekretariat PPS setempat. Menurut Ketua KPU Basel Ali Syahbana, sebanyak 136.544 warga Basel tercantum dalam DPS.
Sementara, Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) diminta mengecek lokasi pengumuman yang menjadi tempat Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Beltim. Sesuai keputusan KPU tentang pedoman teknis tahapan program dan jadwal Pilkada, DPS yang telah ditetapkan harus diumumkan oleh PPS dan meminta tanggapan masyarakat terhadap DPS terhitung sejak tanggal 10 hingga 19 September 2015.
“Instruksi ini sudah langsung kita sampaikan dihadapan PPL juga Panwascam saat kemarin kita melakukan bimtek kepada para petugas kita di tiap-tiap kecamatan dan desa yang ada di Beltim. Cek itu, dan pastikan apakah PPS sudah umumkan DPS yang jadwalnya pengumumanya dan tanggapan masyarakat mulai dari 10 sampai 19 September 2015,” ujar Ketua Panwas Beltim Marwansyah.
Pengecekan langsung, kata Marwan, bertujuan untuk memastikan pengumuman DPS telah terpasang di kantor desa. Hal ini guna memudahkan masyarakat yang hendak melakukan pengecekan nama masing-masing dalam DPS. Selanjutnya, jika pengumuman DPS tidak dipasang maka PPL akan memberikan rekomendasi administratif kepada PPS agar segera mengumumkan DPS ditempat yang telah ditentukan paling lama 1×24 jam.
“PPL ingatkan dulu PPS nya agar segera umumkan daftar pemilih sementara biar masyarakat dapat berikan tanggapan juga mengecek nama-nama mereka. Sudahkah terdaftar dalam daftar sementara,” jelas Marwan.  Menurutnya, sesuai dengan prosedur tetap pengawasan pemilihan, hal tersebut telah dituangkan dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan dan Perbawaslu nomor 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Daftar Pemilih.
Intinya, dalam pengawasan langsung tentang DPS setelah dipastikan pengumuman sudah atau belum dilakukan PPS maka Pengawas di Desa dapat mencatatkan hasil pengawasan ke formulir hasil pengawasan yang dikenal dengan sebutan formulir model A1. “Dicatat hasil pengawasan ke formulir model A1 yang memuat data pengawas, kegiatan, informasi dugaan pelanggaran, bukti dan uraian singkat dugaan pelanggaran. Setelah ditandatangani PPL maka langsung disampaikan kepada Panwascam dengan tembusan ke Panwas Pilkada Kabupaten,” jelas Marwan.
Selain itu, Marwan yang juga mantan Ketua KPUD Beltim meminta kepada PPL untuk melakukan penilaian terhadap kualitas kelengkapan, akurasi informasi data yang kemungkinan adanya kesalahan penulisan dan kelengkapan elemen data pemilih. Misalnya NIK, NKK, nama lengkap, alamat, status perkawinan, dan penilaian kemutakhiran DPS yang dilakukan terhadap kemungkinan adanya pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar. Termasuk pemilih tercatat lebih dari 1 kali, pemilih yang telah meninggal dan juga pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain.
“Item-item penilaian ini sudah kita sampaikan juga ke PPL yang hasilnya dituangkan dalam dokumen kerja pengawasan,” sebutnya. Marwan juga menegaskan agar seluruh peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Belitung Timur (Beltim) 2015 mematuhi aturan main kampanye pilkada serentak 2015 mendatang. Antara lain, tidak melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Ini tertuang dalam pasal 69 bagian V terkait larangan dalam kampanye di UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Ini bisa menjadi perhatian karena sudah diatur soal hasut, fitnah dan adu domba termasuk dalam hal yang dilarang dalam berkampanye,” ujar Marwan. Konsekuensi atas perbuatan tersebut, pihak yang melakukan bisa terkena tindak pidana dengan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan pelanggaran atas ketentuan larangan yang telah dilarang dalam kampanye.
“Pelanggaran lain terkait dengan larangan dalam kampanye ada yang sanksinya peringatan tertulis. Tetapi untuk yang menghasut, memfitnah dan mengadu domba sudah menjelaskan dalam ketentuan undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”ulas Marwan.(bim/msi)