Babel Harus Diberi Izin Penjualan Miras

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Dayat: Pemerintah harusnya jangan hanya menyalahi rakyat

PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani mengklaim jika Babel harus diberi izin penjualan miras seperti Bali. Sebab, miras seperti arak sudah sejak dulu dikonsumsi para orang tua. “Pemerintah harusnya jangan hanya menyalahi rakyat, arak itu budaya, harusnya dibuat Perda dan Payung hukumnya. Karena ini bisa dilestarikan, hanya saja masyarakat kita yang sering berlebih memakainya. Sehingga mengundang kriminalitas,” terang Dayat, Jumat (17/4).
Dayat menjelaskan, saat ini banyak distributor dan pertokoan miras di Babel yang tidak mentaati aturan daerah. “Mendagri berwacana melarang penjualan miras, kita taati saja, karena mereka diatas kita, walaupun sebenarnya daerah kita tidak bisa patuhi itu. Buktinya masih banyak toko dan pabrik miras yang buka tutup setiap ada aturan. Janjinya mereka akan tutup, tapi besoknya buka lagi,” tambahnya.
Menurut Dayat, sebagai daerah pariwisata dan kepulauan, seharusnya pemerintah memberi izin penjualan miras, seperti di Bali. Dengan adanya undang-undang, Dayat meyakinkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel akan mengkaji ulang untuk penjualan miras ini. “Provinsi hanya koordinator, karena izin penjualan menjadi wilayah kabupaten/kota, dengan adanya undang-undang, maka akan kaji ulang arak ini agar tidak jadi bomerang bagi Pemerintah maupun masyarakat,” tandasnya.
Sementara, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Pangkalpinang, mendukung penuh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelarangan penjualan minuman beralkhol di masyarakat. “Kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberanian Menteri Perdagangan yang telah mengeluarkan kebijakan pelarangan mihol ini. Permendag No 6 Tahun 2015 ini adalah produk hukum yang nyata berpihak dan menjadi kebutuhan masyarakat indonesia utamanya generasi bangsa,” kata Ketua Fraksi PPP Depati Gandhi saat ditemui Minggu (19/4) kemarin.
Gandhi menambahkan, dengan berlakunya Permendag ini maka Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang harus segera merealisasi aturan yang termaktub didalamnya termasuk penertiban penjualan minuman beralkohol ini. “Saya akan perintahkan anggota fraksi kami yang berada di komisi terkait perdagangan untuk segera melakukan kontrol terhadap realisasi penegakan aturan ini,” jelasnya.
Lanjut Gandhi, dikeluarkannya Permendag ini memang sudah lama umat menunggu aturan tegas, perihal mihol yang pada mayoritas kasus selalu menjadi pintu gerbang kelakuan kejahatan pada pelaku-pelaku kriminal. “Kami dari fraksi PPP, mengharamkan mihol ini dikonsumsi oleh segenap lapisan masyarakat. Dalam hal ini generasi muda kita yang berperan sebagi penerus bangsa, ” imbuhnya. Masih kata Gandhi, bila mana masih ada juga pihak-pihak yang berusaha mencari pembenaran untuk tetap diedarkannya minuman beralkohol tersebut maka tentulah mereka ini jenis manusia-manusia yang terkutuk. “Tidak ada alasan sedikitpun minuman alkohol beredar di tengah-tengah masyarakat Pangkalpinang. Apalagi di lingkungan para pelajar sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa kita,” tutupnya.(eza)

Baca Juga:  Meresahkan, Gara-gara Suka 'Mejeng' Buaya 2,5 Meter Dipancing Pawang

Tags:
author

Author: