Babel Pasca Pilkada

by -

Oleh :  Darwance
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)

Tanggal 15 Februari 2017 adalah salah satu hari paling bersejarah bagi negeri ini. Setidaknya ada 101 daerah di Indonesia, 7 provinsi dan 94 kabupaten/ kota boleh dikatakan sukses menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Ini merupakan pelaksanaan pilkada serentak jilid II di Indonesia. Pada tahun 2015, kegiatan serupa juga dilaksanakan di beberapa daerah, tak terkecuali beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pilkada serentak jilid II tahun 2017 kali ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali ambil bagian, kali ini untuk level provinsi. Sejumlah nama digadang-gadang akan maju meramaikan kontestasi meraih kursi penting provinsi ini, menjadi orang nomor wahid di Negeri Serumpun Sebalai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penyelenggara pun sudah menetapkan pasangan yang menjadi pemenang.

Fenomena Pilkada
Dalam setiap kali penyelenggaraannya, pemilihan umum (pemilu) termasuk pilkada selalu menyajikan fenomena menarik yang walaupun terjadi secara berulang-ulang dari pilkada ke pilkada tetap menarik untuk diamati. Perkembangan teknologi yang begitu cepat ditandai dengan munculnya beragam aplikasi sosial media, menjadikan fenomena itu berada pada wujud yang semakin bervariasi. Media kampanye yang semula hanya dilaksanakan secara konvensional, seiring perkembangan teknologi informasi dengan satu kali klik saja pesan yang hendak disampaikan sudah datang kapada calon pemilih. Maka, tak heran bila kemudian sosial media menjadi sarana kampanye yang paling intens digunakan.

Dalam era globalisasi komunikasi ini, sayangnya posisi sosial media juga kerap disalahgunakan sebagai sarana untuk menebar fitnah, saling serang dengan mengklaim keunggulan diri sendiri dan membuka titik lemah pihak tertentu. Maka, tak heran lagi bila linimasa sosial media dijejali oleh beragam bentuk tulisan yang bernada provokatif dan agitatif. Pada gilirannya, sulit membedakan mana yang fakta mana yang hanya rekayasa belaka. Populerlah kemudian apa yang disebut dengan hoax, yang secara bebas bisa diterjemahkan sebagai berita bohong. Dalam konteks pilkada serentak, fenomena di pilkada DKI Jakarta adalah bukti paling nyata.

Sekalipun tidak bisa dijadikan sebagai biang utama, namun pilkada DKI Jakarta yang disebut-sebut rasa pemilihan presiden (pilpres) itu sudah melahirkan begitu banyak peristiwa lain sebagai subtitusi. Mengutip pernyataan Prof. Moh. Mahfud MD., mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun televisi swasta, bahwa masalah hukum sekalipun saat ini sudah diseret ke ranah dan kepentingan politik elit tertentu. Entah siapa elit politik yang dimaksud, pesan yang hendak beliau sampaikan sebetulnya sederhana, begitu rumitnya permasalahan bangsa ini bila sudah terkontaminasi kepentingan pihak tertentu.

Entah karena pilkada atau bukan, bangsa ini seperti sudah terpecah belah. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tak lagi diimplementasi. Isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) salah satunya menjadi tema paling sensitif yang sering dijadikan sebagai senjata menyerang pihak tertentu, hal yang tak lazim terjadi di Indonesia masa lalu. Ya, bangsa ini nyaris pecah berkeping-keping. Sedikit beruntung, kecuali Jakarta, masa kampanye sudah selesai. Namun demikian, bukan berarti fenomena semacam ini selesai sampai disitu juga. Ancaman disintegrasi tetap mengintai bangsa ini.

Sekalipun (barangkali) tidak sepanas suhu politik di Jakarta, pilkada di Bangka Belitung pun menyisakan cerita yang tak jauh berbeda. Pada masa kampanye, apa yang terjadi di dunia maya ibukota juga terjadi di sini, dengan suhu yang berbeda tapi dengan pola yang kurang lebih sama. Saling mengklaim keunggulan masing-masing pasangan calon disertai klaim kekurangan pasangan calon lain pun menghiasi jagad maya. Walaupun belum begitu laku untuk dinasionalisi layaknya pilkada DKI Jakarta, nyatanya debat pilkada Kepulauan Banga Beitung juga meninggalkan beragam cerita dan kontroversi seputar pernyataan para calon, dan ini menjadi topik utama di sosial media kemudian hari.

Pilkada Sudah Usai
Sekarang, pemilihan sudah usai. Masyarakat sudah menentukan pilihan. Siapa yang kelak akan mempimpin provinsi berusia remaja ini 5 tahun mendatang pun sudah diketahui. Vox populi vok dei, begitu adagium terkenal dalam bahasa Latin, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, suara mayoritas rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Illahi.

Ada yang menang, adapula yang harus ikhlas menerima kekalahan. Begitulah substansi dari sebuah kompetisi. Siapapun yang menang, tak lantas memposisikan diri sebagai penguasa, lebih-lebih alergi terhadap kritik yang bisa saja sifatnya konstruktif. Pemenang harus bertindak sebagai pemimpin. Sebaliknya, demi kepentingan khalayak, yang kalah pun harus legawa, lantas mendukung rival yang dinyatakan menang selama itu dilaksanakan secara prosedural dan konstitusional.

Apabila merasa tidak puas dengan hasil pilkada, ada langkah hukum yang bisa digunakan, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hanya saja, untuk mengajuan gugatan syaratnya tak mudah, terutama soal selisih suara. Penutup, ada atau tidak pilkada, semoga bangsa ini tetap bersatu. Semoga!.(**)