Bahas Tambang Sukamandi, DPRD Beltim Minta Pemda Bentuk Tim Ukur

by -
Bahas Tambang di Desa Sukamandi
Suasana RDP di DPRD Beltim bersama para pihak terkait, Selasa (17/2).

belitongekspres.co.id, MANGGAR – DPRD Belitung Timur (Beltim) meminta Pemerintah daerah membentuk tim ukur lapangan untuk mengukur batas-batas wilayah tambang di daerah aliran sungai dan hutan bakau (mangrove) Desa Sukamandi Kecamatan Damar. Hal itu diungkapkan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Beltim, Selasa (17/2) kemarin.

Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja menjelaskan rapat dengar pendapat yang digelar DPRD diawali dengan laporan masyarakat terkait aktifitas tambang di daerah aliran sungai dan hutan bakau (mangrove) Desa Sukamandi.

Meski demikian, Fezzi memastikan DPRD hanya melakukan proses mediasi antara penambang dan kelompok masyarakat yang sempat bersitegang.

“Ini kan ada laporan masyarakat masalah pertambangan. Jadi kami kan sebagai rumah rakyat siap menampung sebagai mediasi tapi eksekusi tetap di pemerintah daerah,” ujar Fezzi yang ditemui Belitong Ekspres seusai rapat.

Fezzi menjelaskan, rapat dengar pendapat sengaja melibatkan banyak pihak yang dinilai bisa memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian masalah. Antara lain, Polres Beltim, Kejaksaan Negeri Beltim, Pemerintah daerah, PT Timah, Desa Sukamandi, BPD Sukamandi, masyarakat.

“Makanya kami melibatkan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan ini, intinya masalah pertambangan jadi kita minta agar ada Pemda menurunkan tim untuk membuat patok-patok atau batas-batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh,” ujar Fezzi.

Menurut Fezzi, dirinya tidak ingin persoalan tambang mengorbankan masyarakat yang berujung pada proses hukum. Sebab ia mengakui sektor tambang masih menjadi pilihan masyarakat untuk berusaha.

“Jangan sampai nanti, masyarakat tidak tahu patok dan menambang, ditindak pihak berwajib kan susah, intinya begitu. Jadi dari pihak berwajib, kalau tidak boleh mereka akan melakukan tindakan hukum,” tegas Fezzi.

“Memang kita akui bahwa sekarang ini kan sebagian besar masyarakat masih bergantung hidup pada tambang. Oleh karena itu regulasi harus kita benahi dan sebagai leading sektor ya PT Timah, kan mereka yang nampung,” imbuhnya.

Fezzi berharap masyarakat tidak mudah terpancing masalah yang menimbulkan gejolak. Melalui mediasi, Fezzi menginginkan masyarakat kondusif.

“Kalau di masyarakat mari kita jaga kondusifitas, adat timur harus kita jaga. Jangan sampai terpancing dengan hal-hal yang tidak baik sehingga dapat merugikan kita sendiri,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Fordas Kabupaten Beltim Koko Haryanto menegaskan pihaknya bertindak atas dasar Perda nomor 10 tahun 2016. Walau ia mengaku tidak punya kewenangan menindak tetapi monitoring dan pengawasan lapangan tetap dilaksanakan.

“Jadi memang Fordas bekerja berdasarkan perda 10 tahun 2016. Fordas memang tidak ada kewenangan untuk melakukan penindakan, penertiban. Nah tugas utama kami adalah melakukan monitoring pengawasan di lapangan dan kebetulan ketuanya pak Joko Lelono (Koramil Manggar),” jelas Koko.

Menurut Koko, apa yang terjadi di Sukamandi sudah di inventarisir Fordas dan akan diserahkan ke pihak berwenang. Koko juga meminta agar Fordas tidak dibenturkan dengan masyarakat penambang karena memang tidak berhak menindak.

“Kami ingin bersahabat dengan penambang, penambang juga bekerjasama dengan fordas dalam menjaga lingkungan. Lakukan penambangan yang baik, karena kita tahu Beltim daerah timah barangkali masih banyak di area sungai,” kata Koko.

Ia sadar, potensi timah memang masih banyak terdapat di sungai dan hutan mangrove. Karenanya, tim lapangan yang akan dibentuk diharapkan mampu memetakan kawasan mana saja yang boleh atau tidak boleh ditambang.

“Sekali lagi kami tekankan bahwa Fordas mitra yang baik karena kita juga melakukan upaya pemberdayaan dan penanaman di area sungai bahkan lahan kritis bekas tambang kami tanami dengan mangrove. Kami berharap mari kita bersama menjaga daerah aman, damai dan kondusif,” pinta Koko.

Kuasa hukum penambang yang menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Beltim, Muhammad Nur Masase menyambut baik permintaan DPRD Beltim untuk membentuk tim lapangan. Namun, proses hukum terhadap sekelompok orang yang mengambil dan membawa peralatan penambang harus diproses secara hukum.

“Yang diambil oleh kelompok orang dibawa ke Polres dan akhirnya menyita barang lain. Banyak yang bukan haknya dan bukan tugas fungsinya. Itu kan jelas melakukan pelanggaran, sama dengan maling makanya harus diproses secara hukum,” tegas Nur.

Sebagai warga negara yang baik, Nur mengingatkan adanya aturan yang mengatur dan mengikat. Fungsi penegakan hukum adalah kewenangan aparat penegak hukum sehingga masyarakat tidak boleh bertindak yang melanggar hukum.

“Silahkan polisi yang mengaturnya karena mendahului tugas dan fungsi penegak hukum. Kalau ini dibiarkan, nanti yang lain akan terjadi lagi seperti itu dan pembiaran. Sementara kita sudah sepakat ayo menjaga kondisi kondusif kalau datang menyita punya orang. Pihak berwajib saja tidak sembarangan menyita kalau tidak ada bukti bahwa itu melanggar hukum,” ujar Nur.

Rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Beltim merupakan tindak lanjut kisruh penertiban tambang di daerah aliran sungai dan hutan mangrove Desa Sukamandi, Sabtu pekan lalu. Saat itu, sejumlah peralatan milik penambang ditertibkan oleh sekelompok orang dan membawanya ke Polres Beltim.

Masyarakat penambang yang tidak terima perlakukan tersebut, mencoba mencari kelompok orang yang dianggap mengusik mereka. Sempat terjadi ketegangan pada saat dipertemukan di kantor Desa Sukamandi, namun aksi anarkis tidak berlanjut.

Masalah terus berlanjut karena ada oknum yang memuat status di media sosial dan membuat persoalan meruncing. Kemudian barulah DPRD Beltim memfasilitasi rapat dengar pendapat guna mencari jalan penyelesaian persoalan tersebut. (msi)

Editor: Yudiansyah