Banyak ASN Belum Mampu Susun LAKIP

by -
Widyaiswara-LAN-RI-Firdaus-ssaat-memberikan-pengawran
Widyaiswara LAN RI Firdaus saat memberikan pengarahan kepada ASN Kabupaten Beltim.

MANGGAR – Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menilai masih banyak kelemahan dan kekurangan aparatur sipil Negara (ASN) dalam menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini dikarenakan ASN yang bertugas banyak yang tidak memahami sasaran, bahkan sering salah menetapkan sasaran LAKIP.

“Jangankan menyusun laporan, menghitung capaiannya saja sering salah,” ungkap Widyaiswara LAN RI, Firdaus saat ditemui Diskominfo RI, di Aula Diklat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Rabu (24/5).

Menurutnya kendala selama ini adalah seringnya ASN yang sudah mahir menyusun LAKIP dimutasi ke OPD lain ataupun bidang lainnya. Hal tersebut membuat ilmu dan kemampuan penyusunan pembuat LAKIP berubah-ubah.

“Yang paham banyak yang dimutasi, akhirnya yang baru karena belum ada ilmu tidak mumpuni. Ini yang jadi kendala dari tahun ke tahun,” tukas Firdaus.

Di Indonesia sendiri, Firman menyatakan beberapa Pemkab/ Pemkot dan Pemprov sudah ada yang baik dalam menyusun LAKIP. Namun tidak sedikit pula yang masih kurang dalam penyusunan.

“Pemkab Beltim masih pas-pasan, nilainya kemarin kalau gak salah masih CC. Makanya kita ajarkan dari awal lagi bagaimana menyusun laporan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPPD Kabupaten Beltim, Zikril seusai menutup kegiatan Diklat Penyusunan LAKIP Rabu (25/5), menjelaskan kegiatan itu dalam rangka memberikan pemahaman konep pemahaman dan kebijakan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), penerapan rencana strategis, rencana kinerja dan pengukuran dan evaluasi kinerja serta penyusunan evaluasi kinerja.

“Dalam LAKIP akan terungkap kesesuaian program kegiatan dengan visi dan misi dari Pembangunan kabupaten Belitung Timur. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra Kabupaten Belitung Timur yang kemudian dijabarkan dengan visi dan misi OPD,” jelas Zikril.

Zikril menambahkan setiap akhir tahun OPD melakukan evaluasi kinerja organisasi dengan menginventarisir berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan.

“Besarnya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sejalan dengan perkembangan global dan tingkat pengetahuan serta partisipasi masyarakat. Masyarakat telah jauh berubah dan semakin kritis sehingga tuntutan tersebut harus direspon secara positif sebagai masukan bagi pemerintah,” ucapnya

Diklat LAKIP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara yang membidangi perencanaan di masing- masing OPD. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 22 Mei – 24 Mei 2017 dengan diikuti oleh 40 orang peserta dari masing-masing OPD. (diskomifo/aji)