Banyak Perusahaan Tidak Melapor

by -

*Menyebabkan Pekerja Kontrak atau PKWT, jadi Bodong

PANGKALPINANG – Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Darusman mengindikasikan masih banyak pengusaha atau perusahaan di Bangka Belitung yang tidak melaporkan para pekerja dengan sistem pekerja kontrak dengan waktu tertentu atau PKWT. Sehingga para pekerja tersebut tidak resmi alias bodong. “Banyak pengusaha atau perusahaan yang tidak melaporkan sehingga menyebabkan PKWT ini jadi bodong,” ujarnya, Rabu (18/5).

Ia pun menjelaskan perusahaan harusnya dapat membedakan sistem kerja dengan waktu tertentu atau tidak dapat ditentukan waktunya(sifatnya rutinitas). Dikarenakan PKWT tidak boleh diberikan pekerjaan yang sifatnya rutinitas atau tidak dapat ditentukn waktu penyelesaian nya.

“Kalau jenis kontraknya PKWT, tentunya jenis pekerjaannya adalah yang dapat diselesaikan dengan waktu tertentu. Bila jenis pekerjaannya rutinitas yang tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya, harus menggunakan pekerja Pekerja Kontrak dengan Waktu Tidak Tertentu (PKWTT,red),” jelasnya.

Dirinnya pun meminta kepada para pelaku pengusaha maupun perusahaan untuk melaporkan para pekerjanya. Sehingga para pekerja tersebut mendapatkan hak yang layak. “Kita memperkerjakan orang kan harusnya sudah jelas, termasuk waktu kerja, upah, dan hak lainnya. Kebanyakan perusahaan tidak ambil pusing, yang penting ada yang kerja,” terangnya.

Ditambahkannya perusahaan outsourching dari luar Babel, menambah persoalan karena kurangnya pengawasan. “Outsourching dari luar juga menambah persoalan, perusahaannya di Jakarta operasionalnya disini. Begitu ada kasus SPSI Babel yang disuruh menyelesaikan, dari pengawasannya kurang, bagaimana menyelesaikan masalah,” jelasnya.

Selanjutnya Darusman juga menjelaskan, bahwa SPSI sebagai mitra pemerintah tidak dapat berbuat banyak, selama pekerja tidak mengadukan pelanggaran para pelaku usaha. Seharusnya pemerintah lebih jeli mengawasi hak- hak pekerja.

“Selama tidak ada aduan dari pekerja terkait hak-haknya sebagai pekerja, meskipun SPSI mengetahuinya, tetapi SPSI mempunyai keterbatasan, kita bukan pengawas, melainkan mitra pemerintah,” pungkasnya.(cr2)