Basa Jadi Alat Optimalkan PADdes

by -

MANGGAR- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, BUMDes dapat mengelola aset Desa agar dikelola secara profesional oleh pengurus yang dituangkan dalam surat keputusan Kepala Desa.

Landasan hukum pembentukan BUMDes mengacu pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa. Kemudian diatur pula melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa.

“BUMDes sebenarnya tidak rumit karena kita bicara adanya Undang-Undang Desa, PP, Permendagri dan Permendes. Ruh BUMDes adalah biar kita optimal dalam PADes, kalau kita cermari dari Undang-Undang sampai Permendes,” ungkap Pembina BUMDes Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Yan Untung Wijaya ketika berbincang dengan harian ini, Selasa (27/10) kemarin.

Yan berbicara, bahwa dengan terbentuknya BUMDes terjadi pengalihan sebagian beban Desa mengurus aset dan usaha Desa. Selain itu, pengelolaan anggaran di Desa akan lebih fokus pada urusan masyarakat.

“Kalau mereka haus mengurus urusan publik (Pemerintahan Desa) dan mengelola aset Desa akan terjadi tumpang tindih. Contohnya, selama ini urusan administrasi menjadi sumber PADes, itu sudah menyimpang,” jelas Yan Untung.

Sebaiknya, tutur Yan Untung, aset-aset Desa yang bisa dikelola menjadi PADes dikelola oleh BUMDes. Menghindari tumpang tindih dan dikelola secara profesional.

“Porsi Desa selaku pihak penyertaan modal, mereka dapat feedback (pengembalian,Red) dari sharing (bagi hasil,Red) keuntungan dan pengembalian modal. Tapi untuk tahap awal, mungkin sharing keuntungan terlebih dahulu, sedangkan pengembalian modal ditinjau ulang kedepannya. Kalau sudah berlipat-lipat (keuntungan) bisa disepakati pengembalian modal,” urainya.

Pengelolaan aset oleh BUMDes akan mengarahkan urusan Pemerintahan Desa pada pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Desa tidak perlu mengelola aset karena sudah dibentuk BUMDes.(feb)