Beban Gaji Honorer Beltim Cukup Berat, Setahun Lebih dari Rp 50 M

by -
Beban Gaji Honorer Beltim Cukup Berat, Setahun Lebih dari Rp 50 M
Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pemerintah Daerah Kabupaten Beltim setidaknya harus menyiapkan anggaran gaji pegawai honorer lebih dari Rp 50 miliar setiap tahun. Walau tidak diakui secara gamblang, nyatanya pengeluaran tersebut cukup berat mengingat pendapatan daerah mengalami penurunan.

“Tetapi harus kita akui juga pertama adalah ASN kita tidak seperti daerah lain, kita masih kekurangan. Seperti kami di Setwan, terkadang perbandingannya antara ASN dan PTT sudah fifty fifty. Nah kalau nanti PTT dihilangkan (diberhentikan) juga akan ada masalah,” ungkap Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja, Selasa (1/19).

Fezzi juga mengakui, banyaknya jumlah honorer di OPD juga jadi masalah ketika terbit Permendagri maupun Permenpan yang mengatur idealnya pegawai. Namun hal tersebut bukan berarti Pemerintah daerah lepas tanggungjawab terhadap 1.700 an honorer seperti sekarang ini.

“Kita harus bertanggungjawab juga Pemda dengan pengangkatan 1.700 orang (honorer) ini. Ini kan tanggungjawab kita sama-sama. Tidak mungkin sekarang kita sesuaikan tiba-tiba potong (berhentikan) 700 orang. Sementara mereka sudah diangkat dan terkadang jadi tulang punggung keluarga,” ujarnya.

Menurut Fezzi, solusi yang bisa diambil Pemerintah daerah adalah melakukan seleksi ulang sesuai kebutuhan OPD dan melihat kinerja pegawai non ASN tersebut. “Kalau ada yang sistem reward dan punishmen bagi PTT. Sesuai juga dengan keperluan OPD masing-masing. Jangan karena kita kelebihan 700 langsung 700 (diberhentikan), tidak bisa dan memang tidak segampang itu memberhentikan orang,” jelasnya.

Selain itu, solusi lain yang dapat dilakukan Pemerintah daerah adalah mendistribusikan honorer yang berlebih di suatu OPD ke OPD lain yang masih kurang. “Kemudian lihat kinerjanya kalau misalnya kerja seminggu hanya 2 atau 3 hari, ya dipanggil maunya bagaimana, lanjut atau tidak karena beban pemerintah sudah besar sehingga PTT bertanggungjawab dalam bekerja,” tukas Fezzi.

Perubahan status PTT menjadi honorer kegiatan juga menjadi masalah besar karena sistem penggajian 12 bulan dapat berkurang. Sebab, satu kegiatan bisa jadi hanya 6 atau 10 bulan yang artinya sisa bulan dalam setahun tidak bisa dibayarkan gaji.

“Bukan tidak mungkin dalam setahun, honorer bukan 12 kali gaji tapi 10 kali gaji. Apakah mau kalau selama ini terbiasa 12 gaji. Nah sekarang harus ada kebijakan Bupati, kita mau bagaimana. Kalau saya menyarankan inginnya kita bertanggungjawab dengan apa yang sudah kita rekrut. Tidak bisa serta merta menghilangkan semuanya tetapi kalau memang harus, lihatlah secara bertahap dan reward punishmen,” tandasnya. (msi)