Belitung Ikuti Perkembangan BPJS Pusat

by -

*Menyusul Fatwa Haram MUI

TANJUNGPANDAN-Fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tehadap pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia nampaknya menjadi trending topik hangat saat ini. Bahkan, di Belitung pun juga menjadi pembicaraan hangat kalangan pemerintahan.
Bupati Belitung Sahani Salehsejauh ini masih mengikuti perkembangan fatwa itu. “Kita masih menunggu apa yang akan menjadi kebijakan pusat,” kata Sanem usai rapat di gedung dewan, Kamis (30/7) kemarin.
Kabupaten Belitung sebelum menggunakan BPJS, sudah lebih dulu menggunakan program Jaminan Kesehatan Belitung (JKB). Program ini cukup sukses memberikan program berobat gratis di Belitung. Jika keputusan dari pusat mengharamkan BPJS, Belitung kemungkinan akan kembali ke JKB.
“Kita mungkin akan kembali ke masa lalu kalau memang sudah diharamkan begitu. Soalnya selama ini sudah memberikan pelayanan ke masyarakat,” sambung Sanem.
Namun sejauh ini Sanem belum berani mengambil kebijakan. “Kita jangan salah mengambil kebijakan,” tukasnya.
Terpisah, Staf Pimpinan BPJS Kabupaten Belitung Jefri Iranda enggan menanggapi fatwa haram dari MUI tersebut. Apalagi saat ditemui Belitong Ekspres, pimpinannya sedang cuti. “Nanti aja la. Soal ini kan semalam sudah ada di siaran televisi,” kata dia.
Meski begitu tugas BPJS kesehatan di Belitung tetap berjalan. Ia juga enggan bicara sejauh mana dampaknya kepada daerah. “Nanti aja la tunggu pimpinan,” tukasnya. (ade)