Beltim Defisit Anggaran 35 Miliar Dampak Pengurangan DBH Dari Pemerintah Pusat

by -

MANGGAR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Tahun 2016 mengalami defisit atau kekurangan dari yang sudah dianggarkan sebesar Rp 35.379.172.496,72. Defisit ini terjadi akibat dikuranginya penerimaan Pemerintah Daerah melalui Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Beberapa rencana pembangunan terpaksa harus ditunda atau malah beberapa lainnya tidak akan dilaksanakan.

Kondisi ini terjadi pada hampir seluruh daerah di Indonesia. Beberapa daerah terpaksa harus merubah kembali APBD yang sudah disusun dikarenakan sebelumnya sudah menerapkan Peraturan Presiden No 36 Tahun 2015 mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dikemudian hari dirubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.07/2015, tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2015.

Kepala Dinas Pengolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Beltim, mengatakan tidak begitu mengetahui alasan pemerintah pusat melakukan kebijakan ini. Ia mensinyalir perubahan aturan ini diakibatkan karena pemerintah pusat sedang mengalami penurunan pemasukan dan krisis global.

“Di dalam PMK itu tidak dijelaskan alasannya kenapa. Yang jelas Transfer DBH Dari Pajak Pemerintah Pusat tidak terealisasi sampai dengan tahun anggaran ini. Ini yang membuat asumsi SILPA kita meleset dari yang sudah dianggarkan,” ungkap Zuhri, belum lama ini.

Ia mengungkapkan kondisi ini bukan hanya dialami oleh Kabupaten Beltim. Seluruh Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Indonesia turut merasakan imbasnya. Bahkan ada dua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Riau yang tidak sanggup membayar utang akibat tidak memiliki kas.

“Pas rapat kemarin sudah saya sampaikan ada dua daerah di Indonesia yang tidak dapat membayar tagihan kepada pihak ke tiga atas SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana-red) yang sudah diterbitkan karena tidak memiliki uang di kas daerah. Kalau kita Alhamdulillah masih ada sisa sekitar Rp 100 miliar lebih,” terang Zuhri.

Sementara itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Beltim, Talafuddin mengatakan melesetnya asumsi APBD Kabupaten 2016 dikarenakan pengesahan APBD 2016 sebelum diterbitkannya PMK Nomor 249/PMK.07/2015. Untuk itu TAPD akan segera merestrukturisasi APBD tahun anggaran 2016 ini.

“Kita kan memasukkan nominal dalam APBD, berdasarkan Keputusan yang diterbitkan dari pusat.  Jadi berapa pun yang dialokasikan dari pusat segitulah yang kita masukkan. Yang terjadi kemarin itu karena terbitnya PMK setelah kita mengesahkan APBD kita, sehingga terjadilah kekurangan penerimaan,” sebut Talafuddin.

 

Ia menyatakan Pemkab Beltim akan meninjau kembali anggaran mana yang akan dilaksanakan di tahun 2016. Namun, Ia menekankan yang ditunda atau tidak dilaksanakan adalah pembangunan yang tidak terlalu mendesak.

“Yang akan kita lakukan ke depan adalah meninjau kembali priorotas-prioritas anggaran mana yang sifatnya tidak terlalu mendesak kita pending dulu. Kita sudah bicarakan dengan SKPD terkait, jadi tinggal diinventarisir saja di DPAnya. Intinya yang tidak akan menganggu pelayanan terhadap publik,” paparnya.

Ia juga mengatakan kecil kemungkinan jika pemerintah pusat akan merubah kembali PMK yang sudah diterbitkan. Sehingga kemungkinan untuk menambah penerimaan dari DBH tahun 2016 ini sudah tidak memungkinkan.

Saat ini SILPA APBD Kabupaten Beltim  Tahun 2015 yang dialokasikan pada APBD 2016, sebesar Rp 150.107.760.633. Sedangkan SILPA Tahun 2015 Hasil Rekonsiliasi Sementara sebesar Rp 114.728.588.136,28. (feb)