Berkas Sudah P21, Kasus Tragedi Sijuk Siap Disidangkan

by -
Berkas Sudah P21, Kasus Tragedi Sijuk Siap Disidangkan
(Kiri) Dua unit kendaraan yang rusak, diduga akibat aksi anarkis massa pada saat penertiban tambang liar di Geosite Tanjung Siantu, Sijuk, pekan lalu. (Kanan) salah satu anggota Satpol PP yang menjadi korban pasca insiden penertiban. Foto ist/dok

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belitung Ali Nurudin melalui Kasi Pidum Suwandi memastikan saat ini berkas penyidikan terhadap masing-masing tersangka dalam tragedi penertiban tambang ilegal di Kecamatan Sijuk, sudah P21 (lengkap).

Hal itu disampaikan Kejari Belitung menanggapi pernyataan Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan yang menyinggung tragedi Sijuk, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Senayan, Kamis (3/12) kemarin.

Rencananya awal tahun depan (2021) akan dilakukan tahap dua (penyerahan berkas dan tersangka). Sebab, dalam kasus ini seluruh tersangka tidak dilakukan penahanan. “Alasan dilakukan tahap dua awal tahun lantaran, kondisi lapas saat ini belum menerima tahanan. Kemungkinan awal tahun lapas menerima tahanan. Setelah itu kita lakukan tahap dua dan akan segera disidangkan,” kata Suwandi Kepada Belitong Ekspres.

Sebelumnya, puluhan orang yang diduga menambang di kawasan HL Tanjung Siantu Kecamatan Sijuk mengamuk memecahkan kaca-kaca mobil dinas tim operasi gabungan Satpol PP Provinsi Bangka Belitung, Sabtu (2/11) siang. Operasi itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Babel, Abdul Fatah.

Para penambang tidak terima lantaran peralatan tambang rajuk mereka dibongkar dan dibakar petugas Satpol PP. Tak hanya itu, massa yang diperkirakan lebih dari 50 orang, juga menyerang personil Satpol PP yang masih kelelahan usai mengangkat peralatan tambang dari dalam mangrove.

Akibatnya, puluhan petugas sempat kocar kacir berlarian di antara hutan mangrove (bakau). Bahkan, massa sempat melampiaskan kemarahannya kepada Wakil Gubernur Provinsi Babel, yang ikut serta dalam rombongan tim penertiban tambang rajuk.

Dengan nada makian, Wagub Babel sulit memberikan penjelasan kepada massa yang sudah emosi. Beruntung Wakil Gubernur berhasil diamankan dari amukan massa oleh petugas Satpol PP. Namun, petugas yang nyaris tanpa pengaman, kembali berhamburan lari ke arah hutan bakau untuk menyelamatkan diri.

Sementara beberapa orang diantaranya yang tidak sempat melarikan diri. Para petugas itu hanya bisa pasrah saat ayunan kayu menghantam tubuh mereka. Dalam kasus penertiban tambang ilegal tersebut pihak kepolisian menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

Dari sembilan orang, delapan diantaranya merupakan oknum penambang atau warga sekitar yang diduga terlibat melakukan pengeroyokan terhadap oknum Satpol PP Provinsi Bangka Belitung. Mereka adalah Martani, Wendri, Anggara, Nurdiansyah, Galu, Iskandar, Hendra dan Indra.

Sedangkan dari anggota Satpol PP Provinsi Bangka Belitung, hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia adalah Sandi. Dalam kasus ini ia diduga melakukan pengerusakan pembakaran peralatan tambang milik penambang.

Para tersangka dalam kasus ini, dijerat dengan pasal yang berbeda. Untuk Martani, Wendri, Anggara, Nurdiansyah, Galu, Iskandar, Hendra dan Indra, dijerat dengan Pasal 170 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 Tentang Kekerasan Terhadap Orang atau Barang. Serta Pasal 212 KUHP Tentang melawan petugas.

Kemudian untuk anggota Satpol PP Bangka Belitung Sandi dijerat dengan Pasal 170 Ayat 1 Junto Pasal 55 Ayat 1 atau Pasal 406 Ayat 1 Junto Pasal 406 Ayat 1 Junto Pasal 55 Ayat 1. Yakni tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Namun, pihak kejaksaan masih belum membeberkan ancaman hukuman terhadap masing-masing tersangka.

Kembali pada pernyataan Gubernur Babel Erzaldi kepada sejumlah media, usai RDP dengan Komisi IV DPR RI. Dia menyebut tragedi Sijuk banyak merugikan berbagai pihak. Hal itu membuat Pemprov Babel tidak terlalu tegas. Khususya dalam melakukan penertiban Tambang Ilegal.

Pada kesempatan itu, Erzaldi mengungkapkan ada beberapa unit kendaraan milik Pemprov Babel yang rusak. Selain itu, Wagub Babel Abdul Fatah sempat diperlakukan tidak pantas oleh oknum menambang dan Satpol PP juga harus dijadikan tersangka.

“Kami pernah melakukan penertiban di Belitung pada November (tahun) lalu pak. Saat itu ada sekian kendaraan kami yang dirusak. Serta Wakil Gubernur kami disandera,” kata Erzaldi seperti dilansir dari pemberitaan sejumlah media.

“Selain itu anggota Pol PP kami dijadikan tersangka. Ini yang kemudian membuat kami sekarang tidak begitu tegas melakukan penertiban. Dan jujur saja pak, saat ini biaya operasi kita sudah habis,” jelas Erzaldi.

Adapun RDP yang digelar oleh Komisi IV DPR RI ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan pada akhir Oktober lalu. Ketua Komisi IV DPR RI kemarin memanggil pihak-pihak terkait masalah lingkungan di Provinsi Babel. (kin)