Besaran Tunjangan BPD Belum Diputuskan

by -

MANGGAR – Rapat pembahasan besaran kenaikan tunjangan anggota BPD antara komisi I DPRD Beltim dan Pemerintah daerah, belum dapat diputuskan. Pasalnya, Wakil Bupati Beltim, Zarkani Mukri harus berkoordinasi dengan Bupati Beltim selaku pengambil kebijakan.

“Intinya, rapat hari ini, kami jadi tahu apa yang harus dilakukan. Apakah kembali ke Undang-Undang atau ada kebijakan lain dari Bupati. Hasil rapat hari ini akan kita sampaikan ke pak Bupati, bukan putusan,” ujar Zarkani seusai rapat di DPRD Beltim, Senin (23/3) kemarin.

Menurutnya, setelah disampaikan oleh DPRD, keputusan berada di pihak eksekutif. Bupati akan menindaklanjuti dengan mengadakan rapat bersama SKPD teknis. Sebab, BPD adalah lembaga yang juga harus diperhatikan.

“Pemerintah daerah segera menyikapi ini. Berbicara kebijakan, tapi jangan melanggar aturan,” terangnya.

Zarkani menambahkan, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Desa tetap mengacu pada pembagian persentase sebesar 30-70. Selain itu, APBDes harus lebih banyak manfaat bagi masyarakat dan bukan dibagi-bagikan untuk tunjangan.

Karenanya, Zarkani menghimbau BPD untuk hadir jika diundang agar memahami petunjuk teknis. Sebab, tugas dan wewenang BPD hampir mirip dengan DPRD.

“BPD adalah lembaga yang sama-sama mengawasi, menyusun, mereka juga harus diperhatikan. Kinerja BPD tanggungjawab bersama. Mungkin ada komunikasi yang tidak lancar selama ini,” ujarnya.

Sementara itu, ketua Komisi I DPRD Beltim, Jafri menegaskan posisi DPRD hanya memfasilitasi antara BPD, pihak Desa dan Pemerintah daerah. DPRD tidak akan mencampuri besaran tunjangan anggota BPD, tetapi menyerahkan urusan tersebut agar diselesaikan.

“Kami hanya menjadi fasilitasi. Adakan pertemuan dengan Kades dan BPD, yang terpenting proyeksi APBDes untuk kedepan, tolong di maksimumkan,” tandas Jafri. (feb)