Besok, Nasib Bawaslu Babel Diputuskan

by -

PANGKALPINANG – Rencananya, Rabu (4/5)  mendatang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyampaikan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan atas KPU dan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Putusan yang akan diambil oleh DKPP dinilai persoalan yang lumayan panjang yang pernah ditangani oleh DKPP.
Untuk itu, Ketua Bawaslu Babel Zul Terry Apsupi mengatakan bahwa menghadapi keputusan DKPP, Bawaslu Babel tetap berfikir positif dan bersikap legowo. Alasannya, Bawaslu Babel selama ini meyakini sudah bekerja maksimal dan sesuai dengan aturan yang ada.
“Kalau persoalan putusan tanggal 4 nanti, saya dari Bawaslu dan sebagai Ketua Bawaslu, apa yang sudah kami lakukan, itulah yang mampu dan sudah kami lakukan. Seperti yang sudah saya katakan waktu persidangan sidang yang terakhir, karena kami tidak mungkin mendzholimi hak konstitusi konstituen seseorang yang orang itu menang, gara-gara hanya selembar kertas. Saya berangkat dari prinsip itu,” ungkapnya.
Terry menjelaskan, jika keputusan DKPP akhirnya memberhentikan salah satu komisioner Bawaslu Babel, Bawaslu menilai keputusan tersebut tidak dipersoalkan. “Semua keputusan itu ada di DKPP dan apapun keputusannya sekali lagi kami tetap legowo. Bagaimanapun hasil dari DKPP, kami tidak terlalu peduli. Kalaupun ada pemecatan terhadap kami, ya silahkan karena itu kewenangan mereka, berarti negara tidak memakai kami lagi. Kalau saya dapat peringatan keras, berarti mereka masih sayang. Atau kita direhab, artinya mereka masih berharap sama kita,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam sidang akhir dugaan pelanggaran kode etik di DKPP yang digelar Kamis (21/4) lalu, menghadirkan Heryawandi sebagai Pengadu, Komisioner KPU Babel dan Komisioner Bawaslu Babel sebagai pihak Teradu serta menghadirkan Pihak Terkait yakni, Wakil Ketua DPD I Golkar Babel Teddy Marbinanda dan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Babel Deddi Wijaya.
Zul Terry Apsupi saat itu mengatakan, mengenai persoalan ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan kasus ini bukan pidana pemilu, oleh karena itu persyaratan Deddi Wijaya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif memenuhi syarat. “Sebelumnya kami sudah koordinasi dengan Bawaslu RI dan ini bukan pidana pemilu maka kami anggap Deddi Wijaya memenuhi syarat secara administrasi karena waktu itu sudah masuk pencalonan,” jelasnya.
Terry pun menyampaikan, jangan sampai persoalan Deddi yang hanya diatur dalam satu lembar kertas, justru merugikan hak konstitusi masyarakat lainnya. “Jangan sampai selembar kertas, menghilangkan hak konstitusi konstituennya. Kita tidak mau ada pendzholiman. Ini yang perlu saya sampaikan,” tukasnya.(tob)