BK Dianggap Tak Serius Sikapi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD

by -
BK Dianggap Tak Serius Sikapi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD
Foto Istimewa.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pihak pelapor dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD Beltim, Sony Nelson menyayangkan kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Beltim yang tidak profesional dan terkesan tidak serius melakukan penyelidikan. Menurutnya, sikap BK tidak menunjukkan kredibilitas dan marwah lembaga legislatif tersebut.

“Setelah membaca realise berita hasil penyelidikan tersebut, ada beberapa poin yang menjadi subtansi dari kasus ini tidak dipahami oleh BK. Yang pertama tentang BK ragu tentang rekaman yang menjadi barang bukti dalam kasus ini adalah bukan suara terlapor dan saksi,” ungkap Sony melalui rilis, Jum’at (7/24).

“Mungkin BK membuat kesimpulan tersebut salah satunya dari hasil pengakuan terlapor dan saksi itu sendiri yang menyatakan itu bukan suara mereka. Ini kan suatu hal yang lucu sekali. Padahal di dalam rekaman tersebut jelas disebutkan berkali-kali nama terlapor dan saksi itu sendiri,” imbuhnya.

Sony justru heran dengan penjelasan BK yang notabene teman sekantor tidak mengenali nada suara terlapor. Seharusnya untuk menyimpulkan bahwa itu bukan suara terlapor tidak cukup dari pengakuan yang bersangkutan tetapi harus di uji untuk mendapatkan kebenaran materil atas rekaman suara tersebut. “Misalnya dengan meminta keterangan ahli informatika,” katanya.

Sony juga menegaskan bahwa sejak awal laporan mereka adalah dugaan pelanggaran kode etik, bukan dugaan pemerasan. Menurut Sony, mereka paham laporan tidak diarahkan menjadi delik pidana.

“Tapi kami rasa dugaan pelanggaran kode etik ini sangat terang benderang. Apakah patut dan wajar seorang anggota DPRD yang terhormat memfasilitasi atau menjadi juru bicara orang lain untuk melakukan negoisasi tentang isu raibnya aset publik (dana bantuan banjir tahun 2017) kepada pihak pengelola dana tersebut,” sergahnya.

Dia menilai seharusnya sebagai seorang anggota DPRD ketika mendengan ada isu yang berkaitan dengan kepentingan publik justru melakukan fungsi pengawasan dan kontrol dalam rangka tugas dan fungsi DPRD.

Sony juga menganggap alat bukti yang dianggap kurang meyakinkan oleh BK seharusnya merujuk pada KUHAP. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

“Memang rekaman tersebut dalam hal ini belum bisa dijadikan alat bukti, tetapi sebagai bukti permulaan itu sudah lebih dari cukup. Dari rekaman tersebutlah nanti dapat di terlusuri kapan rekaman itu dibuat, dimana, dan bagaimana cara merekamnya,” jelas Sony.

Menurutnya, apabila rekaman tersebut dibuat secara langsung melalui pertemuan terlapor dan calon korban, berarti ada saksi lain yang harus di mintai keterangan. Apalagi yang disebut saksi oleh BK itu hanya satu orang yang notabene belum bisa di sebut saksi karena saksi harus minimal dua orang.

“Terhadap hal ini, saya sebagai pelapor akan tetap menempuh upaya hukum lain demi mencari kebenaran, tidak menutup kemungkinan hasil dari penyelidikan BK yang seharusnya di sampaikan dalam rapat paripurna yang nanti akan menjadi suatu keputusan DPRD Beltim ini akan kita gugat,” tukasnya. (msi)