BKD Siap Jalankan Instruksi KemenPAN – RB

by -

PANGKALPINANG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang, mengakui untuk sekarang pihaknya siap menjalankan instruksi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokasi (Kemenpan-RB) soal Surat Edaran (SE) Nomor 1 tahun 2015 yang mengharuskan Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
“Kita sudah mengikuti edaran tersebut kepada masing-masing SKPD. Intinya saat ini sedang dalam proses,”ujar Kepala BKD Pangkalpinang, Agus Suryadi Yamani, kepada wartawan, Jumat (27/3) kemarin.
Agus menambahkan, setelah SKPD menerima edaran, maka Kepala SKPD akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang akan mengharuskan pelaporan harta kekayaan bagi para PNS.
“Kepala SKPD akan menetapkan SK nantinya, baru kemudian setiap PNS wajib melaporkan harta kekayaannya,”sebutnya.
Dilanjutkannya dalam edaran tersebut memang ada kerancuan apakah seluruh PNS atau hanya sampai kepada Eselon 5 saja yang wajib melaporkan harta kekayaan. Namun pihaknya berkeyakinan seluruh Abdi Negara yang wajib melaporkannya.
“Dari Menpan itu kita bingung seluruh PNS apa sampai eselon 5. Makanya kami konsultasikan ke Menpan, soal ini. Kerancuan itu juga mungkin dirasakan oleh Provinsi,”jelasnya.
Ia menjelaskan teknis pengisian tentunya tidak akan berbeda jauh dari laporan harta kekayaan pejabat eselon yang biasanya disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengenai tenggat waktu yang diberikan Pusat, dirinya mengaku ada batasan yakni selambat-lambatnya pada Bulan Juni mendatang. “Berkaca dengan laporan harta kekayaan biasanya, tidak ada kendala. Perintahnya paling lambat 3 bulan kedepan,” imbuhnya.
Kendati demikian, lanjut Agus, BKD tidak mempermasalahankan hal itu. Pihaknya akan menjalankan instruksi pusat sesuai dengan aturan yang berlaku. “Sebenarnya tidak ada masalah. Kan Juknis (Petunjuk Teknis) sudah jelas seperti apa, termasuk soal pengisiannya,” tutupnya . (cr61)