BLT Rp 300 Ribu Tetap Disalurkan Tahun 2021

by -
BLT Rp 300 Ribu Tetap Disalurkan Tahun 2021
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Beltim, Ida Lismawati.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa tetap mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2021 yang disalurkan melalui Dana Desa. Namun kebijakan tersebut tidak sepenuhnya didukung Pemerintah daerah dengan alasan situasi pandemi Covid berbeda di setiap daerah.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Ida Lismawati mengatakan, alokasi BLT tahun 2021 menargetkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai sasaran selama 12 bulan dengan besaran Rp 300ribu per bulan.

“Sebenarnya kita selaku pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa ya mengharapkan kebijaksanaan pemerintahan pusat yaitu untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa tidak disamaratakan ke setiap daerah karena memang kondisi situasinya berbeda,” ungkap Ida kepada Belitong Ekspres, Selasa (1/5) kemarin.

Kata dia, artinya ada daerah yang memang benar-benar membutuhkan penanganan ekonomi masa pandemi cukup tinggi yakni situasi ekonomi maupun situasi sosial dan kerawanan sosial yang cukup tinggi. Sebaliknya ada daerah-daerah yang sebenarnya tidak separah daerah lain.

“Namun penerapan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah terhadap prioritas penggunaan dana desa ini berlaku secara umum tidak ada pengecualian dalam hal ini. Mau tidak mau, suka tidak suka ketika pemerintah pusat melalui Kementerian Desa sudah menetapkan aturan seperti itu, semua pemerintahan desa harus patuh menganggarkan atau mengalokasikan Rp300.000 per KPM,” jelasnya.

Ida menyatakan, Desa tetap melakukan musyawarah dalam penetapan dan pemberiannya dengan beberapa konsekuensi. Yaitu, ada kegiatan atau program yang sudah sudah direncanakan oleh pemerintah desa tidak bisa terlaksana karena sumbernya memang benar-benar dari Dana Desa.

“Kita tidak bisa menyalahkan kalau pemerintah pusat menginginkan BLT di prioritaskan atau di belanjakan untuk program mereka. Ya kita tidak bisa berbuat banyak,” katanya.

Ida mengakui kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah desa di Kabupaten Belitung Timur saja. Melainkan juga dampak ekonomi secara umum dirasakan oleh masyarakat.

Di sisi lain, Alokasi Dana Desa yang porsinya lebih besar diberikan kepada Desa juga untuk menutupi perencanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Dengan adanya keterbatasan Alokasi Dana Desa yang cukup besar maka belanja di bidang-bidang lain nantinya terbatas dalam porsi kecil.

Menurut Ida, operasional Desa yang cukup besar hanya mengandalkan bagi hasil pajak dan PADes yang diharapkan bisa menutupi kegiatan dan program Desa.

“Itu adalah salah satu solusinya namun pada saat ini pandemi artinya pemerintahan daerah saja sudah ada kebijaksanaan bahwa untuk kebijaksanaan tertentu ada pembatasan atau pengalokasian,” tandasnya. (msi)