Boleh Diawasi, Tapi Tidak Boleh Direcoki

by -

//Menteri Minta Awasi Dana Desa

menteri marwan

Foto: Menteri Marwan saat diwawancarai wartawan, seusai meninjau PAUD di Desa Baru Kecamatan Manggar.

MANGGAR – Besarnya alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa dalam eksekusi pelaksanaan pembangunan harus diawasi oleh masyakat maupun oleh media. Ini tujuannya agar dipergunakan sesuai untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.Namun, dalam pengawasan harus dilakukan tanpa adanya campur tangan dalam menentukan arah pembangunan desa.Permintaan ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar kepada wartawan saat jumpa pers di Rumah Dinas Bupati Beltim, Jum’at (5/3) malam pekan lalu.  Ia mengatakan anggaran dana desa bisa mencapai Rp 1 miliar lebih untuk setiap desa. Dana ini bersumber dari APBN dan dari APBD Kabupaten/Kota, khudari APBD 10 persennya bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Jika tidak diawasi dengan baik bisa memicu penyimpangan. “Rata-rata Dana Desa untuk di Kabupaten Beltim tiap desa mendapat Rp 1,5 miliar setahun. Saya rasa dengan dana segitu udah cukuplah untuk membangun, apalagi setiap tahun bertambah. Nah ini harus diawasi oleh masyarakat. Diawasi tapi jangan direcoki,” tegas Marwan.Mantan Anggota Komisi V DPR RI ini menyatakan dari hasil peninjuannya di lapangan sebagian besar penggunaan dana desa sudah cukup baik. Namun Ia akan terus mengevaluasi hasil temuan di lapangan terkait penggunaan dana desa. “Di lapangan banyak sekali variasinya, dialektikanya, terus sangat dinamis. Saya kira ini bagian dari yang sudah kita sosialisasikan. Dari tahun ke tahun kita evaluasi terus menerus, dimana kekurangannya agar di tahun selanjutnya dapat meningkat lagi,” ungkap Marwan. Ia juga meminta peran serta aktif masyarakat dan media untuk mengawasi penggunaan dana desa supaya terealisasi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Dari sisi pengawasan masyarakat harus mengawasi, tapi tidak boleh merecoki. Mengawasi boleh tapi tidak boleh merecoki, itu intinya. Dan yang paling terpenting lagi adalah peran serta teman-teman media semuanya. Supaya masyarakat itu tahu pemerintah sudah memberikan implementasi dari Undang-undang Desa itu, sudah betul-betul terealiasi dengan baik,” tutupnya. (feb)