Bongkar Muat Barang Ternyata Diperbolehkan

by -

TANJUNGPANDAN-Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan mendapat sorotan dari sejumlah masyarakat. Bahkan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung Destika Efenly ikut berkomentar soal ini.  Pasalnya, pelabuhan perikanan diketahui hanya memperbolehkan  bongkar muat ikan.
Menanggapi hal ini, Kepala PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Tanjungpandan Sutarjo melalui Kepala Seksi Kesyahabandaran Darmono menyatakan, pihak PPN Tanjungpandan sengaja melakukan aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan perikanan nusantara. Sebab, keputusan ini telah mendapat persetujuan resmi dari PT Pelindo. Yakni, berupa surat edaran secara langsung.
“Sebab, alasan PT. Pelindo karena tidak sanggup untuk mengkafer kapal-kapal kecil yang berada di Pelabuhan Pelindo,” ujar Darmono Kepada BE Selasa (10/3) Kemarin, diruang kerjanya seraya menunjukkan surat edaran dari PT Pelindo berisi pengalihan itu.
Darmono mengatakan, untuk kapal perikan yang bongkar muat hasil ikan. Aturannya, memang harus dilakukan di Pelabuhan PT Pelindo.  “Jadi, bukan di Pelabuhan Perikanan. Mungkin, secara aturan terjadi over leaping  (tumpang tindih,red),”  tutupnya.
Sementar aitu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung Destika Efenly mengatakan, aktivitas bongkar muat ikan di pelabuhan perikanan nusantara harus ada surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI) . “SIKPI itu dikhususkan untuk bawa ikan. Kalau tidak ada SIKPI, berarti itu tidak boleh,” kata Destika Efenly.
Alumni IPB Bogor ini mengatakan, pada saat melakukan pengiriman ikan,juga harus ada yang namanya surat keterangan pengiriman ikan (SKPI).  “Namun, dari tingkat lapangan. Ya, kita  mana tau. Apakah mereka juga bawa surat izin yang lainnya atau tidak,” terangnya.
Sebab, sebenarnya, kata Destika, untuk pelabuhan perikanan khusus perikanan saja. Bukan untuk aktivitas yang lain.  “Kalau ketentuannya untuk kapal angkutan ikan, ya, harusnya untuk kapal angkut ikan,” ucapnya.
Ditanya soal adanya temuan kapal bongkar muat barang di Pelabuhan Perikanan Tanjungpandan. Destika menjawab, itu kewenangan dari pihak PPN Tanjungpandan. “Pelabuhan perikanan dibangun memang untuk tujuan perikanan. Dan itu kita tidak bisa mengingatkan. Kecuali memang itu masuk dalam areal kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebab mereka pihak PPN punya rumah tangga sendiri dan kewenangan sendiri.  “Jadi, kita (Dinas Kelautan dan Perikanan,red) tidak bisa masuk ke ranah itu,” pungkasnya.(mg2)