BP Geopark Belitong: Setiap Geosite Dijaga Pengelola, Antisipasi Pengrusakan

by -
BP Geopark Belitong: Setiap Geosite Dijaga Pengelola, Antisipasi Pengrusakan
Ketua Badan Pengelola Geopark Belitong, Yuspian.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Ketua Badan Pengelola (BP) Geopark Belitong, Yuspian memastikan setiap geosite memiliki sekaligus dijaga komunitas pengelola geosite itu sendiri. Merekalah yang bertanggungjawab apabila ada pengrusakan atau gangguan terhadap geosite.

“Dalam manajemen geosite, ada pengelola. Memang yang bisa menginput di level pelaksana langsung itu kan pengelola. Seperti di Open Pit, kita ada Bapoknas komunitas pengelolanya. Semua tempat geosite ada komunitasnya,” ungkap Yuspian, Kamis (29/4).

Sebagai tindak lanjutnya, pengelola geosite bisa berkoordinasi dengan BP Geopark ketika ancaman pengrusakan sulit diatasi. Selanjutnya BP Geopark berkoordinasi dengan Pemerintah daerah yang terdapat geosite.

“Sebagai mandatori otoritas Pemda, tentu kita akan berkoordinasi dengan Bupati di masing-masing wilayah. Seperti apa antisipasinya kalau ada ancaman. Jadi sebenarnya secara sistem sudah ada mekanisme penyelesaiannya,” jelas Yuspian.

Lebih jauh, Yuspian tidak menampik adanya pengrusakan di sekitar geosite maupun aktifitas ilegal lainnya. Namun sampai saat ini, peran komunitas yang memang telah terbentuk lebih awal sangat berperan menjaga geosite.

“Geopark inikan luas, bahkan sebelum geopark lahir kawasan itu sudah lebih dulu ada. Komunitas, HKM sudah existing dulu. Beberapa ada kelemahan secara lembaga, misalnya bersinggungan dengan IUP. Justru bersinggungan dengan Hutan Lindung tidak masalah karena sama-sama milik negara. Tapi itupun tidak menutup kemungkinan ada praktek ilegal didalamnya,” bebernya.

Yuspian mengatakan pengelolaan geosite yang baik justru menjadi nilai tambah. Sebab pengelolaan geosite harus memenuhi nilai konservasi, edukasi dan terdapat kegiatan ekonomi yang masing-masing ada panduannya.

“Melalui manajemen badan pengelola, kita punya standar dan cara untuk mengelola. Itulah value sebenarnya,” sebutnya.

Ia menambahkan, kenyataan di lapangan tidak semudah itu karena pengawasan komunitas ada keterbatasan. BP Geopark sendiri sulit melakukan monitoring langsung sebab keterbatasan SDM.

“Kita sudah bicarakan ke dua Bupati untuk keberlanjutan BP setelah status Unesco. Karena tidak boleh lagi pengelolaannya volunter jadi harus profesional. Artinya orang yang menangani benar-benar full time disitu,” pungkasnya. (msi)