BPD Minta Kejelasan Besaran Tunjangan

by -

MANGGAR – Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mendatangi DPRD Beltim guna meminta kejelasan tentang besaran tunjangan BPD. Pasalnya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa hanya menyebutkan tunjangan BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Anggota Komisi I DPRD Beltim yang membidangi masalah tersebut, Koko Haryanto mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan kawan-kawan BPD adalah wajar. Itu dikarenakan dengan pemberlakukan UU Desa, gaji aparatur desa naik cukup signifikan, namun tidak dengan tunjangan BPD.

“Kami menilai hal ini wajar sebagai aparatur yang juga ada di desa, tentu mereka perlu kejelasan agar hak mereka juga diperhatikan oleh pemerintah daerah, apalagi Bupati belum menetapkan besarannya,” ujar Koko, ditemui usai rapat bersama BPD, Senin (9/3) kemarin.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi I menyarankan agar Bupati menetapkan besaran tunjangan sekaligus kenaikan bila masih memungkinkan. Sebab, Alokasi Dana Desa (ADD) ditentukan 30 persen untuk gaji dan tunjangan aparatur desa dan tunjangan BPD. Namun kendala di lapangan, tidak semua BPD bisa menyepakati tunjangannya dengan Kepala desa dalam menentukan berapa besarannya. Akibatnya, hingga kini masih banyak Desa belum menyelesaikan APBDes.

“Untuk itu kami menyarankan agar tunjangan BPD ditetapkan saja melalui peraturan Bupati. Hal itu kami nilai plus-minusnya, kalau peraturan sebelumnya, ada BPD yang bisa menyepakati tunjangannya bisa sama dengan gaji aparatur desa, maka dengan keluarkan peraturan ini, hal itu tidak bisa lagi,” jelas Koko.

Namun demikian Koko mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, BPD masih diberi hak tunjangan operasional dan tunjangan lainnya, sesuai dengan kemampuan APBDes Desa masing-masing.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Beltim, Jafri. Menurutnya, aturan jelas menyatakan BPD bukan bagian perangkat Desa walaupun ditetapkan melalui Surat Keputusan yang sama dari Bupati. Sehingga wajar, jika BPD menuntut adanya besaran tunjangan maupun kenaikan tunjangan.

Bupati mengeluarkan Perbup untuk menetapkan gaji Kepala Desa dan 50 persen besaran gaji Kades untuk perangkat Desa. Sementara, BPD tidak diatur jelas dan diserahkan sesuai kemampuan Desa.

“Nah ini akan menimbulkan ketimpangan. Kalau dilihat, tugas BPD sama dengan DPRD. Membuat APBDes dan Perdes, mengawasi kinerja Kades, kan mirip-mirip,” ujar Jafri.

Jafri menegaskan, pihak DPRD akan menyikapi dengan cara mengajak pemerintah daerah membahas besaran tunjangan BPD. Sebab, jika tidak diatur akan terjadi ketidaksamaan besar tunjangan ditiap Desa.

“Kita berkewajiban memperhatikan keluhan mereka, tetap harus ada pertemuan agar diperhatikan. Aspirasi mereka sudah disampaikan, kita akan carikan jalan keluar,” janji Jafri.

Disisi lain, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Beltim, Ikhwan Fahrozi mengakui pihaknya sudah menyiapkan draft besaran tunjangan BPD sama seperti tahun sebelumnya. Namun, realisasinya tetap menunggu hasil rapat antara Pemerintah daerah dan DPRD Beltim.

“Inti dari rapat tadi, akan dikeluarkan Perbup terkait besaran tunjangan. Dan kita sudah siap, tapi kita tunggu pembahasan lebih lanjut,” singkatnya. (feb)