BPJS non Mandiri Belum Optimal

by -

TOBOALI – Komisi I DPRD kabupaten Bangka Selatan (Basel) menggelar rapat kerja dengan Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS), Selasa (10/3). Hal ini terkait belum optimalnya pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS kategori non mandiri. BPJS yang dibiayai pemerintah itu dinilai banyak permasalahan yang berkaitan rujukan yang tidak diberikan oleh Puskesmas maupun yang tidak diterima oleh fasilitas rujukan lanjutan.
Ketua Komisi I, Samsir mengatakan, permasalahan yang terjadi karena banyak peserta BPJS non mandiri belum mengetahui cara menggunakan fasilitas pengobatan ini. “Sementara pemerintah desa hanya diberikan selembar surat pemberitahuan tentang kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah, tetapi tidak dijelaskan bagaimana menggunakan jika sudah ditukar ke dalam bentuk kartu di BPJS (Toboali). Dan mereka selama ini menggunakan selembar kertas itu untuk berobat ke puskesmas tapi ditolak puskesmas karena belum diubah dalam bentuk kartu,” jelasnya kepada wartawan, Rabu kemarin (11/3).
Dari hasil rapat kerja, ia melanjutkan, disepakati adanya koordinasi antara pihak BPJS dengan Dinkes Basel melalui pemerintah desa untuk mengajukan surat pemberitahuan itu, dengan melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) dibawa ke puskesmas. “BPJS juga segera menindaklanjuti segera mencetak kartu peserta BPJS non mandiri ini sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan baik,” kata Samsir.
Kemudian untuk rujukan, Samsir mengungkapkan, beberapa daerah seperti, Payung, Simpang Rimba, Pulau Besar dan Air Gegas, rujukan perawatan lanjutan tidak mesti ke RSUD Toboali, akan tetapi bisa dilakukan ke Koba atau langsung ke Pangkalpinang. Karena menurut Samsir, selama ini ada laporan dari pasien BPJS non mandiri dari Simpang Rimba ditolak rujuk ke Pangkalpinang. “Sesuai laporan, mereka hanya bisa dirujuk ke Toboali saja. Namun setelah kita koordinasi, ternyata diperbolehkan rujuk ke Pangkalpinang. Sedangkan Toboali, Tukak Sadai, Lepong dan kepulauan Pongok tetap harus ke RSUD Toboali dulu sebelum ke Pangkalpinang,” jelasnya lagi.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan, tak ada lagi pungutan di luar termasuk operasi dalam BPJS ini, semua ditanggung oleh BPJS karena menggunakan sistim INA-CBGs dalam hal pengelompokan biaya perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan biaya real cost biaya tindakan terhadap tindakan kesehatan. “Kalau ada oknum yang meminta biaya tambahan, segerala konfirmasi ke BPJS langsung,” imbuhnya.(bim)