BRAIN SCREENING dan MIND SETTING APARATUR (Strategi dan Upaya Reformasi Birokrasi Beltim)

by -

Oleh : Zikril Sukardi

Keinginan Presiden Joko Widodo melakukan efisiensi dan efektifitas Pegawai Negeri Sipil secara nasional bagaikan gayung bersambut dari ide MenPAN RB Yudi Krisnandi serta  menjadi tanda tanya berlanjut terhadap rencana moratorium rekruitmen dan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Kementerian  Pemberdayaan Aparatur Nrgara dan Reformasi Birokrasi. Rencana pengurangan 1 juta dari 4,7 juta PNS Nasional yang  tersebar di seluruh tanah air saat ini mendapat pro dan kontra dari publik di tengah tengah tuntutan para tenaga kontrak /honorer guru dan perawat dan sekdes seluruh Indonesia yang berkeinginan untuk diangkat menjadi PNS. Tuntutan publik akan profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan  pelayan publik yang baik semakin kuat dari waktu ke waktu. Sebagai penyelenggara pemerintahan PNS dituntut bekerja secara Profesional  dan bertanggungjawab penuh kepada segenap bangsa dan negara, Tuntutan penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  sudah menjadi perintah konstitusi dan tuntutan publik. Sehingga kedudukan, fungsi dan peran PNS di mata negara dan masyarakat harus jelas hadir, profesional, transfaran dan akuntabel.

Selain dengan strategi pemangkasan/pengurangan PNS, pemerintah juga melakukan  upaya pendataan dan pemetaan kebutuhan pegawai baik PNS maupun tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kontrak  (PPPK) dan PNS yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyebaran kebutuhan PNS di seluruh daerah, peningkatan kompetensi jabatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan berbagai  tunjangan nasional dan daerah terhadap profesi  birokrasi pemerintahan ini, dengan tetap mempertimbangkan aspek ketahanan nasional yang profesional sebagai perekat bangsa  sekaligus  memperkuat eksistensi NKRI di seluruh pelosok negeri.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba merilis kembali catatan beberapa  kegiatan yang dilakukan Pemkab Belitung Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah sebagai bagian dari langkah-langkah , strategi dan upaya yang mengarah kepada reformasi birokrasi daerah yang berfokus pada aspek personality dan mind setting aparatur pemerintah daerah. Penulis mencerna  beberapa langkah, strategi dan upaya Pemkab Beltim dalam memperbaiki kualitas birokrasi dilakukan sejak awal 2011 lalu. Saat itu BKD menggelar kegiatan Brain Screening (Pemetaan Otak / Pikiran) terhadap seluruh pegawai golongan III.a (Penata Muda) ke atas hingga  pada jenjang pejabat Sekretaris Daerah melalui tenaga konsultan Brain Screening dari Jakarta Dr Ana Grasia,dkk.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk  merekam dan membaca potensi kecenderungan pola berpikir dan perilaku individu/personil  sebagai dasar penempatan posisi jabatan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah yang the right man on the right place dengan membaca kecenderungan cara berpikir individu di tengah kelompok dari sudut pandang fisiotheraphy dan physikologi secara umum selintas dari hasil test lisan dan tulisan.

Pada bulan Mei 2916 Kabupaten Beltim kedatangan 2 (dua)  Guru Besar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara  serta 1 (satu) Doktor bidang Administrasi Pemerintahan, Ketahanan Nasional yang juga putra Babel di IPDN  Jatinangor dan Unhan Jakarta. Mereka adalah Prof Dr Yusril Ihza Mahendra yang memberikan pemaparan substansi dan urgensi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman ruang lingkup kewenangan  bagi penyelenggara adninistrasi pemerintahan.

Pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2016 BKD Beltim menghadirkan Prof Dr Wirman Syafri,M.Si Pembantu Rektor I Bidang Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dan Dr Yudi Rusfiana,M.Si dosen IPDN Jatinangor dan UNHAN Jakarta. Kedua  nara sumber  ini memberikan bekal materi pada Diklat Mind Setting bagi 40 pejabat eselon Pemkab Beltim dengan materi :

– Arah dan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional;
– Patologi dan Potret Birokrasi di Indonesia;
– Perilaku dan Etika Birokrasi;
dengan metode pembelajaran Ceramah, Tanya Jawab, Studi Kasus,  Curah Pendapat, simulasi dan melahirkan rekomendasi dari para peserta.
Prof Wirman mengatakan bahwa perilaku individu dalam organisasi birokrasi menjadi perilaku  umum dalam organisasi birokrasi, bisa berbentuk perilaku paternalistis bisa juga  mencerminkan perilaku rasional. Ia menjelaskan banyak  orang salah memahami hubungan  antara BIROKRATISASI  dan  KINERJA ORGANISASI  dengan menganggap keduanya memiliki  hubungan yang linear    Semakin tinggi birokratisasi semakin baik kinerja  organisasi, atau sebaliknya semakin tinggi birokratisasi semakin rendah kinerja organisasi birokrasi.

Menurut Caiden hubungan antara birokratisasi dengan  kinerja organisasi  tidak berbentuk linear melainkan      berbentuk mirip parabola (parabolic Cuvei)        maupun prinsip birokratisasi Weber: sampai pada titik tertentu akan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, namun pada penerapan birokratisasi yang berlebihan  dan melampaui titik optimalnya, maka efisiensi justru  akan menjadi semakin rendah. Aparatur Birokrasi baik pemerintahan umumnya maupun  semua layanan publik termasuk sektor swasta mesti menyadari hal itu.
Sedangkan Dr Yudi menjelaskan tentang rendahnya responsivitas aparatur  dalam  administrasi dan pelayanan publik dalam pada  culture set birokrasi paternalistis. Beberapa penyebab dan indikator  birokrasi paternalistis diantaranya :
1.pada masyarakat  dengan budaya paternalistis tidak mampu melakukan koreksi  terhadap dampak struktur  birokrasi yang hierarkhis. Berbeda dengan di negara yang sudah maju/barat yang mempunyai budaya rasional dengan membangun pola  Birokrasi Rasional.
2.Salah satu kreteria penting  yang membedakan antara birokrasi  rasional  dan birokrasi paternalistis  konsep mereka tentang JABATAN;
3.Dalam birokasi paternalistis Jabatan dilihat sebagai fungsi  dari amanah atau Kepercayaan  dari atasan, sedangkan dalam birokrasi rasional  Jabatan adalah fungsi dari Prestasi Kerja;
4.Karakteristik dari budaya paternalistis juga terjadi pada Link  di sekitar birokrasi; misalnya organisasi Dharma Wanita  ketuanya selalu dari istri pimpinan teratas; meski ketentuannya tidak selalu demikian.
5.Dalam setiap kepanitiaan, pimpinan selalu  memperoleh posisi terhormat  dan menerima honor paling tinggi;
6.karakteristik lain yang menonjol  dari birokrasi paternalistis adalah penempatan atasan sebagai pusat kehidupan birokrasi publik. Hal itu dapat dilihat dari produk dan perilaku  birokrasi publik. WASKAT  merupakan produk birokrasi paternalistik  dengan mekanisme yang bersifat elitis, dimana pengawasan adalah hak dan kewenangan pimpinan, bukan hak dan kewajiban bawahan. Pimpinan bertugas mengawasi bawahan dan bawahan  hanya sebagai objek pengawasan.
Reformasi birokrasi menurut Prof Wirman Syafri dan Dr Yudi Rusfiana mestinya diawali dengan memperbaiki mind set dan culture set penyelenggara pelayanan publik birokrasi  dengan menggeser budaya birokrasi paternalistis ke arah birokrasi rasional serta mereorientasi aparatur birokrasi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan publik (Pamong Praja) dari budaya dan dan image Penguasa Publik (Pangreh Praja, sebagaimana yang dicetuskan Sultan Hamengku Buwono JX pada dekade 1950 an yang merubah istilah Pangreh Praja ke Pamong Praja, sebutan bagi seluruh jajaran pegawai pemerintah.
Demikian, semoga keinginan mulia Presiden Jokowi menghadirkan Birokrasi yang efisien . sederhana dan melayani dapat terwujud di seluruh jagad Nusantara.

Penulis adalah:
Peserta Diklat Brain Screening 2011 dan Mind Setting 2016 Pegawai pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur.