Bukan Hak Kepemilikan Tanah

by -

MANGGAR – Hak atas tanah yang dituangkan dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) dapat dicabut, apabila pihak yang memiliki tidak melaksanakan syarat-syarat dalam SKT. Biasanya, SKT memiliki jangka waktu dan bukan merupakan hak mutlak penguasaan atas tanah.

 

“Terhadap pencabutan, memang dibenarkan hukum sepanjang pihak pemilik SKT, tidak melaksanakan syarat-syarat dalam SKT dimaksud,” ungkap Kepala Bagian Tata pemerintahan Setda Beltim, Yuspian saat dikonfirmasi harian ini, Minggu (15/2) pagi kemarin.

 

Meski demikian, SKT ungkap Yuspian, menjadi pilihan ketika biaya pengurusan sertifikat tidak terjangkau. Apalagi, program sertifikat gratis yang dikenal dengan istilah Prona masih sangat sedikit dan terbatas pada warga yang tidak mampu.

 

Sementara, pada saat tertentu, SKT seringkali dijadikan dasar perjanjian jual beli antara pemilik tanah dan pembeli.

 

“Mengingat pengurusan akte kepemilikan tanah, relatif mahal, sedangkan program gratis (prona) sangat terbatas, maka kadang SKT juga dilakukan perpindahan tangan pihak yang menguasai sifatnya adalah kesepakatan para pihak,” jelasnya.

 

Padahal, SKT bukan bukti kepemilikan dan hanya bersifat keterangan. Tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan kepada seseorang dengan syarat ketentuan.

 

“Prinsipnya SKT, bukan merupakan bukti hak (kepemilikan, red) sifatnya hanya keterangan penguasaan sebidang tanah oleh seseorang/pihak, untuk memberikan pengakuan terhadap pihak yang menguasai tanah dimaksud, dengan syarat-syarat tertentu. Termasuk dalam hal ini, kewajiban mengelola tanah dimaksud dalam jangka waktu tertentu,” pungkasnya. (feb)