Bulan Depan, Pembuang Sampah Sembarangan di Belitung akan Dipidana

by -
Plt Kepala DLH Kabupaten Belitung Edi Usdianto.

DLH Mulai Sosialisasi Perbup

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Belitung, akan melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Belitung nomor 23 tahun 2019 tentang tata cara penerapan sanksi pelanggaran atas larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan. Perbup tersebut disosialisasikan di bulan Agustus ini.

“Rapat (Kamis) kemarin sudah diputuskan, nanti kami lakukan sosialisasi dulu. Sosialisasi nya selama satu bulan, dan per tanggal 1 September 2019 nanti kami akan menerapkan peraturan itu,” kata Plt Kepala DLH Kabupaten Belitung Edi Usdianto kepada Belitong Ekspres .

Rencana pekan ini sosialisasi tersebut akan dimulai Pemerintah Belitung. Wilayah yang disosialisasikan terlebih dahulu yaitu Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk, Badau, Selat Nasik, serta Membalong.

“Kecamatan Tanjung Pandan ada 4 zonasi, Sijuk ada 2 zonasi, sedangkan Kecamatan Badau, Selat Nasik dan Membalong ada 1 zonasi,” terangnya.

Selanjutnya pria yang disapa Edu ini menerangkan sasaran sosialisasi tersebut mengajak masyarakat Belitung untuk sama-sama mensosialisasikan perbup ini.

“Agar seluruh masyarakat memahami serta mengerti maksud dan tujuan, prosedur, pelaksanaan, perbup dari mulai operasi/laporan masyarakat, pemberkasan, pelimpahan oleh PPNS ke pengadilan,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie mengatakan sosialisasi Perbup 23 tahun 2019 akan dilaksanakan awal Agustus hingga akhir Agustus, serta pelaksanaan eksekusi akan dilaksanakan tanggal 1 September 2019.

“Seluruh jajaran-jajaran sudah melakukan koordinasi, sosialisasi akan dilakukan setiap di kantor camat dengan mengundang Pak RW, RT, Kades, Kelurahan dan tokoh masyarakat. Kemudian mensosialisasikannya di lingkungan masing-masing, kemudian pemda akan melakukan sosialisasi melalui media massa, perbupnya akan disampaikan di beberapa koran, radio dan juga stiker-stiker,” jelasnya.

Isyak menyebutkan perbup 23 tahun 2019 ini akan berlaku 1 September 2019 untuk penegakkannya menggunakan 2 sistem. Yaitu laporan masyarakat dan sistem tilang yang dilakukan petugas setempat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yakni Polisi Pamong Praja.

“Kemudian akan dilakukan sidang melalui Pengadilan Negeri, masuk kategori tindak pidana ringan hukuman maksimal Rp 50.000.000 atau kurungan badan,” terangnya.

Wabup menjelaskan, Perbup ini merupakan terjemahan dari peraturan daerah terkait dengan persampahan. Dimana Perbup itu merupakan turunan untuk melakukan eksekusi.

Karenanya, perbup ini akan sangat efektif untuk menimbulkan efek jera, dan mengingatkan masyarakat untuk terus membudayakan menjaga kebersihan tidak membuang sampah sembarangan. Ini berlaku untuk siapapun yang berkunjung ke Kabupaten Belitung.

“Singapura dan Jepang menegakkan peraturan sampah sudah puluhan tahun. Sekarang kita kagum dengan negaranya yang bersih. Semua itu butuh proses dan pasti ada pro dan kontra. Tetapi ini demi kemajuan bersama, Belitung akan menjadi destinasi wisata internasional,” tandasnya. (dod)