Buntut Demo TI Rajuk Sungai Manggar, Polisi Minta Penambang Bekerja Legal

by -
Buntut Demo TI Rajuk Sungai Manggar, Polisi Minta Penambang Bekerja Legal
Pada penertiban Senin (22/6), polisi meminta para penambang agar melengkapi legalitas penambangan.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Buntut dari aksi demo TI Rajuk di kawasan Sungai Manggar, Polres Beltim mulai melakukan penertiban. Pada penertiban Senin (22/6), polisi meminta para penambang agar melengkapi legalitas penambangan dan segera melakukan pengurusan surat izin yang dikeluarkan oleh PT Timah.

Kasat Reskrim AKP Ghalih Widyo Nugroho, seizin Kapolres Beltim AKBP Jojo Sutarjo mengatakan, pihak kepolisian sudah menindaklanjuti terkait aksi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat nelayan. Memang pada dasarnya area tersebut kata AKP Ghalih, merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

“Cuma, yang menjadi polemik, ada sebagian penambang yang beroperasi tanpa adanya SPK dari PT Timah. Ada juga sebagian penambang yang beroperasi di dalam dengan didukung oleh SPK PT Timah,” ungkap AKP Ghalih kepada Belitong Ekspres, Senin (22/6).

Atas kejadian aksi demo kemarin, kata dia, makanya dari Polres Beltim sudah melakukan penertiban. Yaitu, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya  penambang agar lebih tertib dalam melakukan penambangan.

“Jadi kalau memang lokasi tersebut merupakan kawasan wilayah usaha pertambangan PT Timah, seyogyanya dilengkapi dengan legalitas ataupun surat dari PT Timah,” kata Kasat Reskrim Polres Beltim AKP Ghalih.

Dalam penertiban yang dilakulan kepolisian, lanjut dia masih terdapat penambang di luar dari IUP PT Timah dan di dalam IUP PT Timah. Akan tetapi belum dilengkapi dengan SPK makanya dilakukan penertiban. Kedepannya dia berharap agar penambang segera dilengkapi administrasinya. “Kurang lebih ada sekitar 30 ponton, sebagian ada yang belum dilengkapi, sebagian ada yang sudah dilengkapi dengan SPK,” urainya.

Seandainya masih terdapat penambang menambang di DAS, dia mengatakan bahwa penertiban yang dilakukan saat ini merupakan penegasan yang terakhir.

“Kami sudah sampaikan tadi, ini adalah himbauan kami yang pertama dan terakhir. Apabila kedepan rekan-rekan penambang masih bandel, sudah diingatkan tapi masih membandel, kedepan kami akan melakukan tindakan tegas. Yaitu upaya penegakan hukum,” tukasnya.

“Jika mereka tidak memiliki legalitas dari PT Timah, mereka sudah melanggar hukum. Bisa disimpulkan mereka melakukan pertambangan tanpa izin. Itu terjerat pasal 158 UU Minerba. Ancamannya 10 tahun penjara, denda 10 miliar,” tandas Kasatreskrim Polres Beltim. (dny)

Editor: Yudiansyah