Bupati Ajak SKPD Ubah Pola Pikir

by -

*Tekankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Birokrasi

MANGGAR – Penjabat (Pj) Bupati Belitung Timur (Beltim), H.Hardi akan mengecek semua SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurut Hardi, cara seperti itu memudahkan dirinya sebagai Pj Bupati Beltim yang notabene baru menjabat 42 hari, untuk mengetahui secara rinci segala perencanaan dan kinerja yang ada disetiap SKPD dijajaran Pemkan Beltim.

Hardi juga berharap masih ada waktu untuk perbaikan di SKPD-SKPD Pemkab Beltim selama masa ia menjabat.  Bukan hanya itu, Ia pun ingin mengajak dan merubah mind set (pola pikir) dan paradigma kinerja di SKPD Beltim.

Sebab, diakuinya, bukan hanya satu SKPD Dinas Kesehatan saja yang dipertanyakan DPRD Beltim khususnya menyangkut layanan RSUD. Namun, hampir di semua SKPD yang berstandar belum optimal. Terbukti standar belum optimal, maka harus berani mereview dan mengoreksi diri senidiri.

 

“Saya berharap dan mohon dukungan, tidak hanya di SKPD Kesehatan, seluruh SKPD, apabila sudah ada SPM, akan saya cek. Apabila belum memenuhi, akan saya sampaikan,” ungkap Hardi.

Hardi menjelaskan, dia kerap meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan sejumlah unsur Forkopimda secara non-formal. “Perlu sekali informasi-informasi dari anggota DPRD guna perbaikan. Paling tidak pada tataran 2016 nanti semua sudah berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita semua,” ujarnya.

Dia menyatakan akan mengevaluasi seluruh SKPD pada Oktober 2015. Sebelum tahun anggaran 2016, rapat-rapat akan terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pelayanan di SKPD lainnya.

“Misalnya, unit Puskesmas, tidak terpaku pada jam kerja, ketika tidak ada pasien, bukan berarti bekerja. Namun amanahkan dan tugaskan kepada petugas bisa mengecek ke warga masyarakat, barangkali ada yang sakit tapi tidak ada yang mengantarkan ke Puskesmas dan sebagainya,” ajaknya.

Dipaparkan, dari standar-standar normatif tidak bisa baku, dan harus mempunyai inisiatif, untuk menggagas inovasi, sehingga masyarakat adalah kebutuhan bukannya masyarakat butuh dengan kita sebagai pelayan.

“Kita harus bisa rubah paradigma, karena kita yang menjadi pelayan masyarakat, kita yang melayani dan paradigma inilah yang harus kita rumag sebelumnya,” terangnya.

Hardi menambahkan, mungkin masih ada yang tidak terima dengan perubahan, karena perubahan menunjukan perbedaan antara sebelum, sebelum dan sebelumnya. “Di sini (soal SPM,Red) tidak ada yang benar dan baik, tapi mari kita sama sama menjadi pelayan yang sama-sama benar dan sama sama baik untuk kepentingan masyarakat,’’ ingatnya.

“Meski saya tak sampai satu tahun, tapi Saya harus memulai ini, Saya harus berikan yang terbaik dan benar nantinya, demi penataan dan pelayanan,” tuntas Hardi bersemangat.(feb)