Bupati Beltim Ingatkan Belanja Penanganan Covid-19 Adalah Uang Negara

by -
Bupati Beltim Ingatkan Belanja Penanganan Covid-19 Adalah Uang Negara
Bupati Beltim Yuslih Ihza.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Bupati Beltim Yuslih Ihza mengingatkan agar pembelanjaan uang negara yang digeser untuk penanganan Covid-19 tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebab menurutnya, sejak awal pergeseran anggaran bukanlah hal mudah layaknya menggeser meja.

“Saya sampaikan ke pak Sekda, tolong dipahami. Pergesaran anggaran bukan seperti menggeser meja, ini kesini ini kesini. Itu kan harus ke pusat, berkoordinasi dengan BPKP,” ujar Yuslih saat ditemui Belitong Ekspres, Senin (27/4) kemarin.

Dikatakan Yuslih, Pemerintah daerah saat ini sedang membagi porsi belanja tiap-tiap OPD untuk penanganan Covid. Ia tidak ingin, ada OPD yang seharusnya memerlukan anggaran justru tidak maksimal.

“Persoalan sekarang adalah untuk pembelanjaan. Kebutuhan berapa, hati-hati mengenai uang. Harus dijaga sebab berbahaya kalau salah menggunakannya. Jumlah dan harganya harus jelas,” sebut Yuslih.

Terkait pergeseran anggaran tahap kedua sebesar 50 persen, Sekretaris daerah Kabupaten Beltim Ikhwan Fahrozi menegaskan sudah selesai. Bahkan Kabupaten Belitung Timur menjadi Kabupaten pertama yang telah menyampaikan pergeseran anggaran ke Kemenkeu se Provinsi Bangka Belitung.

“50 persen sudah terpenuhi dari semua anggaran yang ada sebagaimana yang diperintahkan Permenkeu nomor 35 tahun 2020. Bahwa kita harus menggeser refocusing tahap kedua ini sebesar 50 persen,” ujar Ikhwan, Senin (27/4) kemarin.

Diakui Ikhwan, proses penggeseran anggaran sebesar 50 persen juga menghindarkan daerah dari penundaan transfer DAU.

“Apabila kita tidak memenuhi 50 persen maka untuk transer DAU akan ditunda. Ini akan menjadi masalah kalau kita tidak penuhi. Kita sudah bergerak untuk melalukan itu, namun sampai minggu kemarin se Babel yang sudah masuk ke Kemenkeu baru Beltim. Berarti kita sudah patuh terhadap pusat,” sebut Ikhwan.

Dia juga menyatakan seluruh OPD yang masuk kedalam Tim Gugus Covid Kabupaten sedang membahas pembelanjaan anggaran penanganan Covid. Tim akan fokus pada kebutuhan Gugus Covid agar anggaran benar-benar sesuai kebutuhan di masing-masing satuan.

“Kalau dikatakan terlambat, ya semua proses belanja yang menggunakan uang negara tidak seperti belanja di pasar langsung. Harus ada rekanan, kita diawasi pusat mulai dari KPK didampingi Kejaksaan dan LKPP. BPKP juga mendampingi artinya belanja uang negara tidak semudah belanja pakai urang pribadi,” jelas Ikhwan.

Ia mengakui adanya pernyataan soal Pemerintah daerah yang dianggap lambat seperti pembagian bansos. Padahal Bansos tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat dan daerah hanya sebatas menyediakan data.

“Sekarang ini transfer pusat belum sampai, ya kita tentunya menyiapkan data dulu. Data untuk penerima bansos karena tidak mungkin mereka menerimanya duplikasi atau ganda. Ini menjadi pertimbangan kita. OPD teknis sudah melakukan pendataan dengan desa untuk menetapkan siapa saja yang berhak masuk skenario penerima bansos,” jelas Ikhwan.

“Semuanya berproses. Ini bisa menjawab kalau selama ini ada mungkin seakan-akan keterlambatan. Saya kira semua Kabupaten di Indonesia sedang berproses. Setelah ketok palu kita belanja yang diarahkan untuk penanganan covid,” tutup Ikhwan. (msi)

Editor: Yudiansyah