Bupati ‘Haramkan’ Payak Ubi Disentuh

by -
ilustrasi TI Apung di Taboali
ilustrasi TI Apung di Taboali

TOBOALI – Wacana korporasi soal ponton isap produksi (PIP) sebagai solusi tambang inkonvensional (TI) Apung hanyalah baik bagi masyarakat penambang dan pihak yang berkepentingan saja.Karena menurut Ketua Gempa (Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan) Bangka Selatan, Yudi Andrianto, aktivitas penambangan di laut tidaklah bersinergi dengan lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.”Ekosistem di laut saat ini sangat memprihatinkan, tingkat pencemaran tinggi dan imbas penambangan di laut sangat membahayakan khususnya terhadap kualitas air. Memang, perlu dilakukan pengkajian seberapa parahnya kerusakan terhadap lingkungan dan keterancaman ekologi. Selain itu, dampak sosial yang ditimbulkan juga menjadi ancaman buruk bagi masyarakat pesisir dan sekitarnya,” ungkap Yudi Andrianto kepada wartawan, Minggu (1/5/2016) siang.
Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya berharap kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT Timah Tbk mengevaluasi kembali rencana penambangan tersebut.
“Sepatutnya PT Timah Tbk mengevaluasi sengketa antara penduduk lokal dengan korporasi pertambangan yang selama ini terbilang cukup tinggi. Hal itu disebabkan kebijakan pertambangan tidak berpihak pada kepentingan penduduk lokal. Kita juga meminta kepada Gubernur Babel, Rustam Effendi untuk mengevaluasi secara cermat dan bijaksana bahwa konflik penambangan sumber daya timah ini diperlukan pelembagaan konflik agar tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak,” harapnya.
Ia menjelaskan, pelembagaan konflik ini seharusnya diprakarsai oleh pemerintah daerah provinsi da kabupaten bersama perusahaan tambang melalui mekanisme resolusi konflik.Nah, resolusi konflik hanya bisa tercapai jika melibatkan semua stakeholder yang berada pada posisi yang sederajat.
“Janganlah merasa kebijakan penambangan didominasi oleh pemerintah provinsi sehingga mengabaikan kebijakan pemerintah daerah. Kepemimpinan baru Bangka Selatan sudah memprioritaskan program pariwisata yang merupakan salah satu sektor potensial untuk dikembangkan sebagai program unggulan jangka panjang,” jelasnya.
Program pariwisata yang dikembangkan oleh Pemda sebagai program unggulan jangka panjang, lanjut Oday harus disupport dan didukung oleh semua pihak bukan ditentang dengan rencana beroperasinya PIP.
“Kita supprot-lah untuk bahu-membahu membangun Basel supaya tujuan pembangunan daerah berjalan sesuai harapan, terciptanya sinergitas dan kondusifitas daerah yang harmonis serta membiasakan masyarakat tidak ketergantungan dengan timah dan berinisiatif mengembangkan sektor potensial lainnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah yang berkelanjutan. Kapan kita akan membangun Basel jika kita terus larut dalam konflik politik kepentingan penambangan yang berkepanjangan,” kata Oday.Ia menambahkan, PT Timah Tbk sebagai pemerakarsa aktivitas penambangan di laut lebih baik memperhatikan kondisi lingkungan serta dampak sosial lainnya. Jangan sampai beroperasinya PIP nanti dikhawatirkan memicu konflik penambangan yang berlarut-larut. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk saat ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan banyak pihak yang berkepentingan sebagai potensi ekonomi yang menggiurkan.
“Potensi terjadinya konflik sosial juga harus dipikirkan secara bijak, tidak hanya kepentingan korporasi semata. Saya yakin dibawah kepemimpinan baru direksi PT Timah Tbk akan mampu menciptakan menagemen korporasi yang baik, termasuk strategi pengelolaan dan pengolahan sumber daya timah itu sendiri. Seiring, pemerintah daerah Basel juga mulai berbenah dalam menciptakan tata kelola birokrasi daerah agar tujuan pemerintahan yang baik dan bersih tercapai dengan optimalisasi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tuturnya.Sementara, Bupati Basel Justiar Noer saat dikonfirmasi Babel Pos terkait hal tersebut, pihaknya menyebutkan bahwa daerah Payak Ubi Sukadamai Toboali itu ditetapkan untuk kawasan pariwisata.
“Selain kawasan pariwisata, juga sebagai kawasan nelayan. Daerah tersebut kita tetapkan untuk kawasan pariwisata dan nelayan, mengenai model ponton itu urusan PT Timah, silakan di luar kawasan,” ujar Justiar.
Terkait SK Gubernur Babel, ditegaskan Justiar, sudah ditinjau kembali peruntukannya oleh Gubernur dan Dirut PT Timah Tbk.
“Sudah ditinjau kembali peruntukannya oleh Pak Gubernur dan Pak Dirut PT Timah, bahwa wilayah tersebut ditetapkan menjadi wilayah kawasan wisata,” tegasnya.
Namun berbeda dengan pengawas PIP Basel, M Berry Bambang kepada Babel Pos, Minggu (1/5) siang menyebutkan terkait permasalahan tersebut memang harus disosialisasikan.
“Aok, kelak memang harus disosialisasikan, belum dapat informasi dari Kepala Unit, nanti kalau ada pasti dikabari,” pungkasnya. (tom)