Buruh Perkebunan Terancam di PHK

by -

*Kelesuan Perekonomian Jadi Alasan Utama?

MANGGAR – Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) pada triwulan pertama tahun 2016, ramai diperbincangkan. Pada dasarnya, kelesuan perekonomian menjadi alasan utama sehingga perusahaan harus melakukan rasionalisasi tenaga kerja.
Berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranamigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Beltim, investasi perkebunan dan tambang paling terimbas masalah tersebut. Beberapa perusahaan sepertinya kesulitan jika harus mempertahankan jumlah tenaga kerja dan sebaliknya masyarakat berharap PHK jangan sampai terjadi.
Meski demikian, Dinsosnakertrans melalui Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pemutusan Hubungan Industrial berupaya mengajukan solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak. Misalnya, dengan mengurangi jam kerja agar upah tetap terbayar atau menawarkan pembayaran sesuai kemampuan perusahaan.
“Contohnya MASJ yang bergerak di perkebunan karet. Bisa kita selesaikan karena direktur memberikan alternatif pengurangan karyawan atau pengurangan jam kerja. Karena memang perusahaan sudah akan melakukan penakikan getah maka otomatis jam kerja tidak lagi banyak. Jadi pengurangan jam kerja menjadi pilihan yang pas,” ungkap Kabid PK dan PHI Dinsosnakertrans Beltim, Suroso saat berbincang dengan harian ini, Senin (14/3) kemarin.
Dari contoh tersebut, Suroso menegaskan pihaknya berada ditengah-tengah antara pekerja dan perusahaan. Memberikan solusi tetapi menyerahkan keputusan akhir kepada kedua belah pihak.
“Tugas kami hanya satu, bagaimana supaya investasi aman dan tenaga kerja terlindungi dari dua sisi, yakni upah; dan keselamatan dan kesehatan kerja,” ujar Suroso.
Selain itu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian masalah ketenagakerjaan diatur dengan mekanisme perundingan hingga pengadilan.
“Aturannya jelas, pertama lakukan bipartit. Kalau belum putus lanjut ke tripartit, kami hanya memediasi dan terakhir ke pengadilan PHI,” jelas Suroso.
Ia juga menambahkan, aturan ketenagakerjaan juga mempertegas dengan ketentuan bahwa tenaga kerja yang bekerja di bawah satu tahun juga berhak dibayarkan pesangon. Artinya, bekerja satu minggu pun tetap terhitung sebagai tenaga kerja.
“Cuma masalahnya ada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Biasanya ada masa percobaan tiga bulan. Tapi ketika tidak ada hitam diatas putih secara otomatis karyawan (tenaga kerja) adalah karyawan tetap meskipun baru seminggu kerja,” tegas Suroso.
Suroso berharap, permasalahan yang muncul antara perusahaan dan tenaga kerja dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun tidak sesuai aturan tetapi kedua belah pihak harus dalam posisi tidak tertekan. (feb)