Covid-19, Samsat Belitung Hapus Sanksi Administrasi PKB & BBNKB

by -
Covid-19, Samsat Belitung Hapus Sanksi Administrasi PKB & BBNKB
Suasana antrian di ruangan Pelayanan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Babel Wilayah Kabupaten Belitung.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Bakuda Babel) Wilayah Kabupaten Belitung akan menghapuskan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang jatuh tempo dari 23 Maret hingga 29 Mei 2020.

Kepala UPT Bakuda Babel Wilayah Kabupaten Belitung (Samsat Belitung) Erwinsyah mengatakan, pembebasan sanksi administrasi dari 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020.

Hal itu merupakan tindaklanjut Peraturan Gubernur Babel Nomor 20 tahun 2020 tentang Sanksi administratif PKB dan BBNKB untuk meringankan masyarakat di tengah situasi Covid-19.

Dia memberikan contoh terkait hal tersebut, misal kendaraan milik Doddy jatuh tempo tangga 28 Maret 2020, sedangkan dia membayar tanggal 3 Juni 2020. Maka tidak akan dikenakan denda, hanya membayar pokok saja.

“Jadi hanya bayar pokok saja, tidak dengan dendanya,” ujar Erwinsyah kepada Belitong Ekspres, Kamis (2/4) kemarin.

Selain itu, untuk jadwal layanan Samsat juga dikurangi saat ini. Yaitu hari Senin hingga Kamis jam layanan dari pukul 08:00 WIB hingga pukul 12:00 WIB.

Kemudian hari Jumat pukul 08:00 WIB hingga 10:30 WIB, sedangkan hari Sabtu dari pukul 08:00 WIB hingga pukul 11:00 WIB.

“Kami tetap buka pelayanan dan jam pelayanan dikurangi, dengan SOP kebersihan yang telah dilaksanakan sebelumnya, seperti penyemprotan disinfektan, penyediaan Hand Sanitizer dan berlakukan Physical Distancing,” jelasnya.

Dengan adanya penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB tersebut diharapkan mampu meringankan beban perekonomian masyarakat. Sebab, itu semua merupakan kebijakan Gubernur.

“Apalagi saat ini penetapan status keadaan tertentu darurat penanganan Corona dan guna menstimulasi serta meringankan beban masyarakat, maka kami menilai sangat tepat dilakukan penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB,” tutup Erwinsyah. (dod)

Editor: Yudiansyah