Dampak Pergeseran Anggaran 50 Persen untuk Covid-19, Pembangunan di Beltim Melamban

by -
Dampak Pergeseran Anggaran 50 Persen untuk Covid-19, Pembangunan di Beltim Melamban
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, Bayu Priyambodo.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pergeseran anggaran belanja daerah tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, berdampak pada melambannya pembangunan di daerah. Apalagi, dua kali pergeseran dengan total 50 persen, membuat program dan kegiatan yang telah disusun terpangkas habis dan tidak dapat terlaksana.

“Terkait dengan pembangunan, pemotongan belanja modal sebesar 50 persen secara akumulatif di Kabupaten dan belanja barang jasa, otomatis (berdampak) belanja pembangunan tahun ini agak melambat,” ungkap Kepala Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur, Bayu Priyambodo kepada Belitong Ekspres, Senin (4/5) kemarin.

Menurut Bayu, dua kali pembahasan pergeseran anggaran di seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) telah menyesuaikan atau mengikuti petunjuk Kemendagri. Namun dari dua kali pergeseran, pembahasan anggaran refocusing kedua dirasa paling berat.

“Kita memang sudah melalui dua kali refocusing dan realokasi APBD Beltim tahun 2020. Sesuai dengan instruksi Mendagri, tahap pertama sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan pusat dan yang agak berat adalah refocusing tahap kedua,” jelas Bayu.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta dikuatkan Permenkeu nomor 35 tahun 2020 telah menyelesaikan rasionalisasi belanja modal dan belanja barang jasa sebesar 50 persen.

“Itu memang konsekuensinya berat karena kalau tidak tepat waktu dan tidak tepat saji dalam penyampaian refocusing tahap dua. Jelasnya ada penundaan atau bahkan pemotongan DAU. pemotongannya juga tidak tau apakah tahun ini atau tahun depan,” jelas Bayu.

Menurut Bayu, pergeseran anggaran Kabupaten Beltim sudah disampaikan ke pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan Bupati. Ini juga tidak lepas dari dorongan Bupati Beltim agar seluruh OPD mematuhi instruksi pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Belanja pegawai tidak dirasionalisasi karena jangan sampai hak mereka, gaji mereka terpotong. Hal itu bisa menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun,” kata Bayu.

Di sisi lain, Bayu berharap pandemi Covid akan segera berakhir sebelum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digelar bulan Juli mendatang. Sehingga anggaran yang diposkan di belanja tidak terduga bisa direalokasikan kembali ke dalam APBD Perubahan.

“Direalokasikan lagi di APBD Perubahan untuk memperbanyak belanja modal yang sifatnya bisa diserap dan belanja barang jasa untuk meningkatkan perekonomian. Syukur-syukur nanti belanja kodal yang dilaksanakan bisa melalui mekanisme padat karya tunai. Jadi dikerjakan oleh masyarakat sekitar,” harap Bayu. (msi)

Editor: Yudiansyah