Dana CSR Dinilai Tak Fokus

by -

Aan

*Wabup: Indikator Keberhasilan Masih Simpang Siur

MANGGAR-Wakil Bupati Belitung Timur (Beltim), Burhanuddin menilai, dana Corporate Social Responsibily (CSR) yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Beltim banyak yang tidak fokus. Ini terlihat dari indikator keberhasilan dan besaran bantuan yang diberikan masih simpang siur dan tidak ada kejelasan.

Penilaian tersebut diungkapkan Wabup saat membuka Fokus Grup Discussion (FGD) antara Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Pemkab Beltim, dan para Pengusaha di Kabupaten Beltim, Rabu (14/12) kemarin.

FGD yang berlansung di Ruang rapat Bupati Beltim ini dihadiri oleh perwakilan UMKM, dan para pengusaha baik BUMN maupun swasta yang ada di Kabupaten Beltim. “CSR itu sudah dilaksanakan, tapi tidak fokus. Kita ingin ada kejelasan dari perusahaan baik swasta, maupun BUMN, berapa persen yang untuk pengembangan UMKM, berapa persen yang untuk sosial kemasyarakatan. Semuanya harus terfokus dengan baik dan tercapai dengan indikator yang diinginkan,” ungkap Aan, sapaan Burhanuddin.

Aan ingin agar peruntukan dana CSR tersebut bisa dikembangkan dan diimbaskan ke UMKM sebagai bantuan modal usaha kemitraan dari pihak perusahaan. UMKM inilah nanti yang diharapkan dapat mengangkat taraf ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal.

“Sistemnya ada yang bapak angkat, pinjaman lunak, kemitraan atau apa saja. Mekanisme dalam Perda kan sudah ada, tinggal bagaimana maunya perusahaan,” ujar Aan.

Disampaikan Aan, ‎de

ngan angka inflasi di Kabupaten Beltim yang sudah mencapai 1,56, peran UMKM diharapkan akan mampu menekan inflasi. Salah satunya dengan melakukan pengadaan swasembada kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

“Makanya UMKM harus tumbuh di desa-desa, dan pengusaha pun dapat menyisihkan 5 – 10 persen untuk membantu sektor permodalan. Masyarakat harus dibiasakan mengkonsumsi komoditi lokal dari UMKM yang ada sehingga angka inflasi dapat ditekan,” sebut Aan.

Menurutnya di sinilah jugalah peranan Pemda melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sebagai leading sektor, Bappeda harus mampu mengkoordinir perencanaan pembangunan yang ada.

“Bappeda harus mampu menempatkan diri mereka, sebagai institusi yang menangani perencanaan. Ke depan Bappeda-lah yang mempunyai peran penting dalam semua akses dan proses pembangunan, baik itu yang akan dialokasikan melalui anggaran daerah maupun anggaran pihak ke tiga,” tuntas Aan. (feb)