Dana Kampanye Babar Rp 11 M

by -

MUNTOK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Barat (Babar) resmi menetapkan batas maksimal anggaran kampanye masing-masing calon yakni Rp 11,960.000.000. Komisioner Divisi Hukum KPUD Babar Harfandi mengungkapkan, penetapan dana kampanye masing-masing peserta pilkada ditetapkan melalui pleno tertutup yang dilakukan oleh komisioner KPUD Babar beberapa hari yang lalu.
“Dimana penetapan besaran angka dana maksimal untuk membiayai kampanye masing-masing paslon tersebut diantaranya untuk membiayai rapat umum sebanyak satu kali dengan kapasitas orang yang diundang sebanyak 5.000 orang masing peserta dibatasi sebesar 60 ribu rupiah, kemudian juga pertemuan terbatas yang dilaksanakan selama 99 hari dengan jumlah orang sebesar 1000 orang dikali 60 ribu rupiah, pertemuan tatap muka untuk 500 orang dilaksanakan selama 99 hari dikali 60 ribu rupiah,” bebernya.
Selain itu juga, pembuatan bahan kampanye sebanyak satu paket yang hanya dibagikan kepada 70 ribu pemilih dengan harga maksimal 25 ribu rupiah, serta jasa manajemen atau konsultan satu paket sebesar 1 milyar rupiah. Ia menambahkan untuk anggaran pembuatan iklan kampanye masing-masing paslon semua ditanggung oleh KPU. “Hal tersebut, sebagaimana diamanatkan didalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali Kota yaitu tertuang didalam bagian ketiga pasal 28 tentang pemasangan alat peraga kampanye,” ujar Harfandi.
Dijelaskannya bahwa alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2 meliputi baliho, billboard, videotron, umbul-umbul spanduk semua itu akan dibebankan kepada KPU. “Tetapi untuk desain dari alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2 diatas, itu tanggung oleh masing-masing paslon,” jelasnya.
Hal serupa pula yaitu iklan kampanye pada media massa, itu juga akan difasilitasi oleh KPU, hal tersebut tertuang didalam bagian keempat pasal 32 ayat 1 disebutkan bawah KPU memfasilitasi penanyangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf D yaitu media massa cetak, elektronik, lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan iklan layanan masyarakat.(ray)