Dana Kampanye Dibatasi Rp 2,1 Miliar

by -

*3 Paslon Sudah Menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye

MANGGAR – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) telah menerima laporan dana awal kampanye pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada Beltim tahun 2015. Sesuai jadwal, Rabu (26/8) kemarin, adalah penyerahan dana awal kampanye yang dilakukan di Kantor KPUD Beltim, Jalan Teuku Umar Bukit Samak Manggar.
Laporan dana awal kampanye Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang itu, ditunggu hingga pukul 18.00 WIB kemarin. Namun, semua paslon sepertinya tidak mau melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh KPUD Beltim.
Paslon pertama, yang menyerahkan adalah paslon Basuri T Purnama dan Fezzy Uktolseja mereka datang sekitar pukul 10.30 WIB. Dilanjutkan dengan pasangan Usmandie Andeska dan Musdiana yang diserahkan sekitar pukul 16.00 WIB. Dan, terakhir adalah paslon Yuslih Ihza dan Burhanudin yang diserahkan pukul 16.30 WIB.

Dana awal kampanye ketiga pasangan calon, diserahkan oleh masing-masing tim penghubung (Lesson Officer). Sedangkan dari pihak KPUD, diterima langsung oleh Ketua KPUD Beltim, Pirmawan didampingi komisioner.

Ketua KPUD Beltim, Pirmawan menjelaskan, laporan dana awal kampanye masing-masing calon tidak dibatasi minimal maupun maksimal. Meski demikian, KPUD Beltim masih enggan menyebutkan nilai setoran dana awal kampanye dari ketiga pasangan calon.

“Besok (hari ini-red) Kamis (27/8), akan kita umumkan di papan pengumuman KPUD. Silahkan dilihat karena memang boleh diketahui khalayak ramai,” ujar Pirmawan.

Menurut Pirmawan, sesuai aturan dana awal kampanye harus diumumkan satu hari setelah disampaikan.

Pirmawan juga mengatakan, dana kampanye tiap pasang dibatasi sebesar Rp. 2,1 miliar maksimal. Sumber dana kampanye bisa berasal dari kantong pribadi calon, perusahaan, partai politik dan sumber dana lainnya.

“Tetapi semuanya harus dilaporkan dan dibatasi. Jika ada kelebihan, maka harus dikembalikan,” sebut Pirmawan.

Ia menambahkan, di luar dana kampanye yang diperbolehkan, KPUD menyiapkan dana untuk pengadaan alat peraga dan bahan kampanye.

“Anggaran yang disediakan sekitar Rp. 700juta. Itu termasuk pembuatan baliho, spanduk, poster, stiker dan lain-lainnya,” paparnya.

Hanya saja, Pirmawan mengaku pengadaan alat peraga dan bahan kampanye menjadi urusan sekretariat. KPUD hanya mengeluarkan kebijakan semisal mutu dan jumlah pengadaan yang harus dipersiapkan.

“Menjadi urusan sekretariat, kami hanya kebijakan misalnya mutu, jumlah atau kualitas dan kuantitas. Soal teknis pengadaan bukan kami. Sesuai aturan 30 persen dari jumlah pemilih untuk tiap pasangan calon,” urainya.

Salah satu tahapan yang paling banyak menyedot anggaran adalah honorarium petugas PPS, KPPS dan PPK. Besaran honorarium yang disiapkan bervariasi antara Rp.300 ribu sampai Rp. 1 juta.

“Ada kali (honor) sebulan, ada yang kali 8 bulan. PPK 8 bulan. 8 kali PPS dan petugas TPS 1 bulan,” tuntasnya. (feb)